EVALUASI ADMINISTRATIF PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

NUGROHO, REZA AMIN (2017) EVALUASI ADMINISTRATIF PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENERBITAN KTP ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

PDF - Published Version Download (751Kb)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut hak penduduk untuk mendapatkan dokumen kependudukan, yakni KTP Elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam penerbitan KTP Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi administratif dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas penerbitan KTP Elektronik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah normatif atau doktrinal yang didukung data sekunder berupa laporan dan bahan pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi pustaka. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, evaluasi adminsitratif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan KTP Elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berjalan efektif, terlihat dari capaian penduduk wajib KTP Elektronik yang telah melakukan perekaman data sebanyak 96 persen. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerbitan KTP Elektronik oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menunjukkan hubungan yang sangat erat sebagai faktor penentu efektifitas tersebut. Penulis menyarankan untuk meningkatkan sanksi administratif bagi penduduk yang tidak memiliki KTP Elektronik melalui Peraturan Daerah, meningkatkan kualitas aparatur pelaksana agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal, dan kesadaran penduduk untuk tertib pada aturan yang berlaku dengan melakukan perekaman KTP Elektronik tanpa harus dilakukan upaya-upaya khusus oleh aparatur pelaksana. Implikasinya adalah peningkatan penerbitan KTP Elektronik mampu menghasilkan database kependudukan yang valid bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan kemudahan masyarakat mengakses layanan dokumen kependudukan lainnya. Kata Kunci : KTP Elektronik, Dokumen Kependudukan, Administrasi Kependudukan, Kependudukan, Penduduk

Actions (login required)