TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA

B, GREGORIUS YOGA (2017) TINJAUAN SYARAT PEMBERIAN JAMINAN PADA PUTUSAN SERTA MERTA BERDASARKAN SEMA NOMOR 3 TAHUN 2000 DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (872Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pada suatu putusan pengadilan dapat dilaksanakan bila telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan Pasal 180 HIR dan Pasal 191 R.Bg membenarkan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang sifatnya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun putusan itu belum berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan hakim cenderung menjatuhkan putusan serta merta, pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang Uitvoerbaar Bij Voorraad, dan Upaya yang dilakukan oleh hakim jika pengadilan tingkat banding maupun kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri. Teknik penelitian yang dipergunakan adalah melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, jurnal-jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan. Dilakukan pula dengan mewawancarai narasumber yang memiliki kemampuan serta pengalaman dalam masalah putusan serta merta. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif dengan menggunakan premis mayor dan premis minor dimana dari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan dalam putusan serta merta sangat penting dipenuhi sebelum eksekusi putusan serta merta. Eksekusi putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri harus sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dan perintah Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 dan harus disetujui oleh Pengadilan Tinggi. Disarankan kepada hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan yang sifatnya dapat dijalankan lebih dahulu hendaknya harus berhati-hati mengigat akibat-akibat yang akan timbul di kemudiannya manakala putusan itu dibatalkan dalam tingkat pemeriksaan banding dan kasasi. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung, agar memprioritaskan pemeriksaan perkara yang telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Ketua Pengadilan Negeri meminta jaminan lebih dahulu kepada penggugat yang memohon pelaksanaan putusan serta merta. Kata kunci : Syarat Pemberian Jaminan, Uitvoerbaar Bij Voorraad, Akibat Hukum Pembatalan Putusan Serta Merta ABSTRACT Gregorius Yoga Bramantyo. E0012171. 2016. Review of Terms of Decision Granting Security Prior on Immediately Enforceable Verdict Under Indonesian Supreme Court Circular Number 3 of 2000 in Surakarta District Court. Legal Writing. Law Faculty of Universitas Sebelas Maret. This study aims to determine the consequences of the sentence form court can be executed if it has legal provision. Articles 180 HIR and 191 R.Bg. warrant that district cour prosecutor may sentence a verdict which can be executed even if it doesn’t have any legal provisions. This thesis was written to explain role factors why judges stiil tend to sentence immediately inforceable verdict even though appeals or cassation are on process, execution of district court’s sentences which are immediately inforceable (uitvoerbaar bij voorraad), and effort made by judges if Appellate Court or Supreme Court revoke District Court’s sentences. The data used in this thesis was abtained through library research was done by studying books or literatures, scientific journals, legislation that have to do with the obiect under study. Research conducted by interviewing the informant(s). Analysis of the data used in the study of this law is the syllogism method that uses deductive thought patterns by using the major premise and the minor premise which of the two it is then drawn conclusion.Field research was conducted by interviewing the respondents and informans. Result from the sdudy shows that bails was very important to be met of Immediately Enforceable Verdict before it execution. The executions of immediately enforceable verdict in Court District must comply with the provision of Article 191 R.Bg and Indonesian Supreme Court Circular (SEMA) Number 3 of 2000 and olso must be approved by The High Court. Efforts are being made if the Court of appeal and Cassation Court overturned the verdict is Chairman of the District Court asking for bail money or good, and the restoration of the executed objects. It’s recommended to then District Court in its verdict that can be exesuted in advance should be careful considering the consequences that will arise later when the verdict was overtuned on appeal and cassation level. To the Chairman of Court of Appeal and Charman of Supreme Couis, it is suggested that prioritize examination of the cases which have been decided by the District Court with immediately enforceable verdict. Chaiman of the District Court requires security prior to the implementation of the plaintiffs who appealed the decision immediately. Keyword : Terms of Decision Granting Security Prior, Uitvoerbaar Bij Voorraad, Legal Consequences of Cancellation on Uitvoerbaar Bij Voorraad

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Adhika Pri Ardhana
    Date Deposited: 24 Mar 2017 15:20
    Last Modified: 24 Mar 2017 15:20
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/32301

    Actions (login required)

    View Item