PENGAJUAN PRA PERADILAN TERHADAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKANNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL)

KHOTIMAH, LATIFATUL (2017) PENGAJUAN PRA PERADILAN TERHADAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKANNYA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (841Kb)

    Abstract

    ABSTRAK LATIFATUL KHOTIMAH, E0013255. PENGAJUAN PRA PERADILAN TERHADAP KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERKAIT TINDAKAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PERKARA PENIPUAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKANNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 70/PID.PRA/2015/PN JKT SEL). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan Pra Peradilan terhadap Kepolisian Republik Indonesia terkait tindakan Penghentian penyidikan dalam perkara penipuan dan pertimbangan Hakim dalam memutuskannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan data utama dalam penelitian ini. Sedangkan data primer digunakan sebagai data sekunder. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Sifat dasar analisis ini bersifat deduktif, yaitu cara-cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke arah hal-hal yang bersifat khusus. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pengajuan Pra Peradilan yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Adapun Pasal yang relevan dengan pengajuan Praperadilan tersebut adalah Pasal 80 KUHAP dan Pasal 82 ayat (3) KUHAP. Pasal 80 KUHAP menerangkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan berhak untuk mengajukan permohonan Pra Peradilan sedangkan Pasal 82 ayat (3) KUHAP menerangkan apabila suatu penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah maka proses penyidikan harus kembali dilanjutkan. Dan pertimbangan Hakim dinilai telah sesuai dengan ketentuan KUHAP seperti yang tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Kata Kunci : Praperadilan, Penyidikan, Penipuan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Kuni Nur Aini
    Date Deposited: 24 Mar 2017 08:05
    Last Modified: 24 Mar 2017 08:05
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/32244

    Actions (login required)

    View Item