Penentuan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sengketa Hutang Piutang

WINARTO, WAHYU (2017) Penentuan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sengketa Hutang Piutang. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1370Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Th. Wahyu Winarto, S320905016, 2009, Penentuan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sengketa Hutang Piutang. Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam dunia bisnis, sengketa sangat mudah terjadi. Sengketa umumnya muncul karena wanprestasi atau ingkar janji (breach of contract) yang mengakibatkan salah satu pihak menderita kerugian, baik secara materiil maupun immaterial. Penuntutan kerugian, salah satunya dapat dilakukan melalui pengadilan negeri setempat, sehingga muncul apa yang dinamakan sengketa perdata. Penelitian tentang Penentuan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Dalam Sengketa Hutang Piutang merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, berupa putusan-putusan hakim sebagaimana tercermin dalam perkara No. 70/Pdt.G/1996/PN.Ska. dan No. 91/Pdt.G/2006/PN.Ska., perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa. Data sekunder tersebut dilengkapi dengan data primer berupa pendapat para hakim, para pengacara, notaries yang mempunyai hubungan langsung dan yang dipilih melalui purposive sampling. Lokasi untuk mencari data adalah di Perpustakaan Program Pascasarjana. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pengadilan Negeri Surakarta, Kantor Notaris dan Kantor Advokat dan para pihak. Untuk menyusun kesimpulan, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari analisis data yang ada, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : bahwa praktek hukum penentuan ganti rugi oleh hakim sebagai akibat adanya gugatan wanprestasi dalam kasus hutang piutang atau tuntutan pembayaran sejumlah uang di Pengadilan Negeri Surakarta, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam menentukan besar kecilnya ganti rugi yang dituntut, hakim menggunakan komponen dan standar ganti rugi seperti seperti yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan 1252 KUHPerdata dan hukum yang digunakan adalah yang dianut dalam yurisprudensi. Dalam hal ini, umumnya hakim tidak mempunyai keberanian untuk melakukan kebijakan (diskrisioner) dengan mempertimbangkan secara mendalam peristiwa-peristiwan kongkrit tertentu disinkronkan dengan asas-asas atau norma-norma hukum yang berlaku dan memaknai asas-asas tersebut kaitannya dengan peristiwa kongkrit yang dihadapi. Hakim dalam perkara-perkara tersebut hanya berhenti melakukan penilaian terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit yang didukung oleh akta autentik, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: faizah sarah yasarah
    Date Deposited: 14 Feb 2017 08:26
    Last Modified: 14 Feb 2017 08:26
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31720

    Actions (login required)

    View Item