PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI JAWA TENGAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Dewi, Atika Kharismawati (2017) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PROVINSI JAWA TENGAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (891Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan satwa di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya. Penelitian ini juga dimaksud untuk mengetahui proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang dilindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi JawaTengah. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan satwa di Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan dengan cara konservasi. Dimana konservasi tersebut mencakup 3 kegiatan yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan eksositemnya. Kegaiatan konservasi tersebut pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Namun pelaksanaannya masih belum bisa efektiv dikarenakan masih adanya hambatan di dalam bidang substansi, struktur maupun budaya hukumnya. Ketidak efektivan dalam pelaksanaan perlindungan satwa liar dilindungi tersebut membuat peluang terhadap pelanggaran berupa perdagangan satwa liar dilindungi menjadi semakin marak. Penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar di lindungi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 instrumen penegakan hukum, yaitu penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana,dan penegakan hukum perdata. Namun ketiga bentuk instrument tersebut belum bisa bekerja secara efektiv untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat karena beberapa factor. Faktor tersebut antara lain factor hukumnya itu sendiri, factor penegak hukum, factor penunjang, factor masyarakat serta factor kebudayaan. Sehingga diperlukan pembenahan dalam semua aspek baik dari segi peraturan perundang-undangannya, pemerintah maupun masyarakat agar mampu menciptakan ketertiban dan pembangunan nasional yang sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia dan kehidupan sumber daya alam hayati di Indonesia. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Konservasi, Perdagangan Satwa Liar ABSTRACT This research’s objective is to find out the implementation of wild animals’ conservation in the Central Java Regency according to Law Article Number 5, 1990 regarding The Conservation of Natural Resources and Its Ecosystem. This research is also aimed to examine the process of law enforcement towards the trafficking of wild animals which are protected by Balai Konservasi Sumber Daya Alam Central Java Regency. This research is categorized as doctrinal or normative prescriptive research by using law approach and conceptual approach. Data collective technique which was used in this research is library research. Analysis legal entity technique was using deduction method. The result of research showed that the protection of wild animals in Central Java Regency was carried out by using conservation in which include three activities which are protection of life support system, conservation of flora fauna diversity and the ecosystem, and preserving natural resources and its ecosystem. The conservation activity basically had been implemented well. Yet, the realization is not effective enough due to the existence of obstacle in the content, structure, and the culture of law. The implementation of the wild animals’ protection which is not effective create an opportunity towards contravene in the form of wild animals’ trafficking which is spread widely nowadays. The enforcement of law which is done by Balai Konservasi Sumber Daya Alam Central Java Regency is carried out through three instruments of law enforcement, which are; administration law, enforcement of criminal law, and enforcement of private law. However, the three instruments are not working effectively to establish social order caused by some factors. These factors includes, the law itself, law enforcer, supporting factor, society factor, and culture factor. Therefore, it is essential to do some changes in every aspect includes the legal law, the government, and the society in order to be able to create social order and national development which capable in built prosperity for Indonesia citizen and the life of natural resources in this country. Keyword: Law Enforcement, Conservation, Wild Animals Trafficking

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 27 Jan 2017 09:51
    Last Modified: 27 Jan 2017 09:51
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31499

    Actions (login required)

    View Item