Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Dalam Pasar Modal

WELINGSARI, TITIS (2017) Implikasi Hukum Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Notaris Dalam Pasar Modal. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (400Kb)

    Abstract

    Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implikasi hukum berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut “PP Pungutan OJK”) terhadap notaris dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa terhadap PP Pungutan OJK tersebut mendapat reaksi berupa penolakan dari para profesi penunjang pasar modal. Organisasi profesi dari para profesi penunjang pasar modal kemudian mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas PP Pungutan OJK tersebut ke Mahkamah Agung dan oleh Mahkamah Agung permohonan keberatan hak uji materiil tersebut tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2014. Meskipun pungutan oleh OJK sebagaimana terdapat dalam PP Pungutan OJK tersebut mendapat pertentangan dari profesi penunjang pasar modal dan berbagai upaya hukum yang dilakukan untuk membatalkan ketentuan mengenai pungutan OJK, PP Pungutan OJK itu sendiri telah diundangkan pada tanggal 12 Februari 2014 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33. Dengan telah diundangkannya dan diumumkannya PP Pungutan OJK tersebut ke dalam Lembaran Negara, maka dengan demikian PP Pungutan OJK telah mempunyai kekuatan mengikat. Apabila suatu peraturan perundang-undangan telah mempunyai kekuatan mengikat, maka hal tersebut berarti bahwa setiap orang wajib untuk mematuhinya. Dalam hal pungutan tersebut tidak dibayarkan maka notaris akan mendapat sanksi dari OJK dan saat ini pelaksanaan untuk menerapkan sanksi tersebut sudah mulai dijalankan oleh OJK yaitu dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak yang belum atau tidak melakukan pembayaran pungutan kepada OJK.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Fransiska Meilani f
    Date Deposited: 25 Jan 2017 09:31
    Last Modified: 25 Jan 2017 09:31
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31417

    Actions (login required)

    View Item