PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAWU KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI

E, MADIANSYAH RIZKIA (2017) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAWU KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (934Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Madiansyah Rizkia Evando. 2016. E0012241. PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI DESA DAWU KECAMATAN PARON KABUPATEN NGAWI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara jelas mengenai peran pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan good governance di Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan good governance di Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Penelitian ini dilihat dari tujuannya termasuk jenis penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu melalui wawancara dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumber data sekunder yaitu buku, asas-asas umum pemerintahan yang baik, peraturan perundang-undangan, dan juga jurnal. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis data kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Dawu Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi belum sepenuhnya sesuai dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mewujudkan good governance, dan juga belum optimalnya Pemerintah Desa dalam penerapan asas-asas pemerintahan yang baik. Hal tersebut di ketahui dari hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa tersebut. Kata kunci : Badan Permusyawaratan Desa, good governance, pemerintah desa

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Denty Marga
    Date Deposited: 09 Jan 2017 15:16
    Last Modified: 09 Jan 2017 15:16
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31212

    Actions (login required)

    View Item