ASPEK KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT SATU LEMBAR (Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah )

R, DEWI LAILU (2017) ASPEK KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT SATU LEMBAR (Ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah ). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (216Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlunya aspek kepastian hukum dalam pendaftaran tanah dalam rangka penerbitan sertifikat satu lembar yang diatur pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah dan upaya mengatasi kelemahan dari aspek kepastian hukum pendaftaran tanah dalam penerbitan sertifikat satu lembar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif menggunakan pendekatan perundangan-undangan. Sumber hukum sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik penelitian kepustakaan. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis dengan menggunakan metode penafsiran. Aspek kepastian hukum pendaftaran pada umumnya mengenai tujuan pendaftaran tanah Aspek kepastian hukum pendaftaran tanah dalam penerbitan sertifikat satu lembar sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Bentuk dan Isi Sertifikat Hak Atas Tanah diantaranya ialah tujuan dari pendaftaran tanah agar mengingatkan mengenai pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan pendataran tanah, pendaftaran dan sertifikat hak atas tanah, dan aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan dan Geo KKP. Perlunya dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi kelemahan dari aspek kepastian hukum pendaftaran tanah yang sering terjadi agar pelaksanaan penerbitan sertifikat satu lembar nanti berjalan baik ialah harus dibentuk lembaga dana pertanggungan, pemberian informasi penting mengenai pertanahan, dan penyelesaian masalah berdasarkan kebijakan.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Denty Marga
    Date Deposited: 09 Jan 2017 13:02
    Last Modified: 09 Jan 2017 13:02
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31180

    Actions (login required)

    View Item