PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS

SAPUTRO, CHARLES ADRIANTO (2017) PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (505Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Charles Adrianto Saputro. S351408020, PENERAPAN PASAL 264 AYAT 1 KE 1 KUHP DALAM PUTUSAN HAKIM TERKAIT KASUS TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS, TESIS : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim didalam memutus bebas dan bersalah terhadap tindakan pidana pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2468 K/PID/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014 K/PID/2013 , serta untuk mengetahui bagaimana putusan hakim didalam perspektif tugas dan jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk kedalam sifat penelitian deskriptif. Analisis berdasarkan logika deduksi. Pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa yang menjadi perbedaan antara keputusan nomor 2468 K/PID/2006 dan 1014 K/PID/2013 terkait tindak pidana pemalsuan akta otentik adalah terletak pada tata cara pembuatan akta otentik itu sendiri, dimana didalam putusan Nomor 1014 K/PID/2013 Notaris dinyatakan bersalah dan dikenai sanksi pidana itu tidaklah tepat, melainkan seharusnya dikenai sanksi secara perdata dan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan, dikarenakan unsur terhadap akta otentik tidaklah terpenuhi. Putusan nomor 2468/K/PID/2006 Notaris terkait dinyatakan bebas, karena notaris tersebut tidak terbukti melakukan pemalsuan akta otentik. Putusan Nomor 2468 K/PID/2006 dan 1014 K/PID/2013 Notaris adalah pejabat publik yang sah dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik. Kurang tepatnya dasar pertimbangan hakim tersebut membuat ketidakadilan terhadap Notaris terkait, seharusnya tidak terkena sanksi pidana menjadi terkena sanksi pidana. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya apabila tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akta yang dibuatnya hanya akan memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan. Pemahaman seorang Notaris terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama terkait kewenangan, kewajiban serta larangan profesi Notaris harus ditingkatkan kembali. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melakukan peningkatan pemahaman para mahasiswa calon Notaris terhadap sanksi hukum pidana khususnya yang terkait didalam jabatan seorang Notaris Ikatan Notaris Indonesia dapat memberikan perlindungan hukum kepada Notaris baru dengan jalan memberikan penganyoman untuk mengadakan lobi-lobi (dalam artian positif) kepada penegak hukum yang sedang menyidik Notaris. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kode Etik Profesi Notaris. Kata kunci : Pemalsuan akta, Sanksi Pidana, Notaris

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Denty Marga
    Date Deposited: 09 Jan 2017 12:46
    Last Modified: 09 Jan 2017 12:46
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31174

    Actions (login required)

    View Item