Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

IRPAN, Y. DEBRITO (2017) Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (797Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Irpan, 2016, Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Promotor : Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., Co Promotor : Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., Disertasi, Surakarta: Program Doktor Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini dalam konsep sistem peradilan pidana terpadu; (2) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga belum dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu; (3) Untuk merumuskan kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di masa mendatang sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, dan penelitian hukum empiris atau non doktrinal, yaitu penelitian yang bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum inconcreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian ini terdapat gabungan dua tahapan kajian, yaitu : tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dan tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa inconcreto. Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode penalaran (logika) induktif, yakni yang bertolak dari data/fakta yang bersifat khusus menuju abstraksi yang bersifat umum, sekaligus menggunakan penalaran (logika) deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menunju kepada permasalahan yang sifatnya konkrit. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Proses penyidikan tindak pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat ini belum sepenuhnya menganut dan menjalankan prinsip ketepaduan, atau dapat dikatakan belum sepenuhnya mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi Proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini sehingga belum dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu adalah dipengaruhi faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. (3) Kebijakan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dimasa mendatang sehingga dapat mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu adalah perlu dibentuk badan penyidikan tindak pidana korupsi yang merupakan gabungan dari penyidik Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan dibawah koordinasi dan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pengangkatan dilakukan oleh Mahkamah Agung atas usulan dari masing-masing pimpinan institusi penyidik yang bersangkutan dan bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung. Kata Kunci : Komisi Pemberantasan Korupsi, Kebijakan Penyidikan, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: Agista Zulfa Dini
    Date Deposited: 01 Jan 2017 20:07
    Last Modified: 01 Jan 2017 20:07
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31122

    Actions (login required)

    View Item