Pertanggungjawaban Notaris Terhadap {ermohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online System Melalui Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum

RAHMAWATI, DEWI (2016) Pertanggungjawaban Notaris Terhadap {ermohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Secara Online System Melalui Aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (323Kb)
    [img] PDF - Published Version
    Download (93Kb)

      Abstract

      ABSTRAK DEWI RAHMAWATI. S351208009. 2016. PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SECARA ONLINE SYSTEM MELALUI APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan permohonan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas secara online system melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum, dan tanggung jawab Notaris terhadap masalah yang timbul dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi dasar syarat Badan Hukum Perseroan Terbatas. Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa Akta Otentik yang dibuat oleh Pejabat Notaris merupakan syarat mutlak untuk mendirikan Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa prosedur proses pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas saat ini dilakukan dengan sistem online Sistem Administrasi Badan Hukum yang diatur dalam aturan baru yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Hal yang pertama kali dilakukan Notaris dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum adalah persetujuan pemesanan nama, untuk kemudian bila semua data yang akan dimasukan sudah terpenuhi maka dilakukan penginputan data dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Berikutnya akan muncul "Surat Pernyataan Elektronik tentang kebenaran data Perseroan Terbatas", yang gunanya untuk mengetahui lebih dini pengoreksian terhadap data yang telah dimasukan Notaris. Dengan ditanda tanganinya pernyataan bahwa yang diunggah secara elektronik sudah lengkap Notaris bertanggung jawab bahwa salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut benar-benar telah mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris serta Peraturan lainnya yang mengatur Perseroan Terbatas maupun Notaris. Setelah itu akan muncul "Petinjau Pengisian Data Perseroan", dan muncul "Pernyataan Tidak Keberatan Oleh Menteri". Setelah semua proses selesai barulah Surat Keputusan pengesahan Perseroan Terbatas keluar dan bisa dicetak. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Notaris, Perseroan Terbatas, Sistem Administrasi Badan Hukum.

      Item Type: Thesis (Masters)
      Subjects: K Law > K Law (General)
      Divisions: Pasca Sarjana
      Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
      Depositing User: faizah sarah yasarah
      Date Deposited: 31 Dec 2016 06:44
      Last Modified: 31 Dec 2016 06:44
      URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31102

      Actions (login required)

      View Item