MODEL POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

, RAINOER (2016) MODEL POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (2280Kb)

    Abstract

    ABSTRAK RAINOER. NIM. T311202007. MODEL POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. Promotor : Prof.Dr. Adi Sulistiyono, SH.,MH., Co Promotor : Dr. I.G. Ayu Ketut Rachmi H,. SH., MM., Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan Disertasi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Mengapa politik hukum pertanahan belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat luas; (2) Bagaimana membangun suatu model politik hukum perlindungan kepemilikan hak atas tanah melalui sistem pendafataran yang ideal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode nondoktrinal dan doktrinal. Adapun sumber data penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui keberlakuan politik hukum pertanahan dalam aspek perlindungan hukum kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat luas melaui sistem pendaftaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara yuridis teknis, tujuan utama pendaftaran tanah untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya ketidakpastian hukum dalam sistem pendaftaran kepemilikan hak atas tanah yang berimplikasi tidak terjaminnya sertifikat hak atas tanah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum mampunyai sistem pendaftaran dalam hal kepastian dan perlindungan terhadap kepemilikan hak atas tanah kepada masyarakat, antara lain; Ketidakjelasan politik hukum pertanahan, Lemahnya kepastian hukum, Lemahnya birokrasi penyelenggaraan pendaftaran tanah dan Faktor kultur (budaya) yang belum mengedepankan integritas moral. Politik hukum agraria seharusnya mengacu kepada kepentingan masyarakat luas berdasarkan prinsip kesejahteraan dan keadilan, sebagaimana ditentukan oleh UUD Tahun 1945. Untuk itu maka harus dilakukan pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, oleh karenanya perubahan menuju kepada sistem publikasi positif merupakan langkah besar kedepan (futuristic) bagi Indonesia, dengan membangun model politik hukum perlindungan kepemilikan hak atas tanah melalui sistem pendaftaran yang ideal berdasarkan sistem publikasi positif, dimana UndangUndang pertanahan merupakan perwujudan penegakan hukum dan kepastian hukum di bidang pertanahan. Perlu penyempurnaan terhadap UUPA yang lebih mengedepankan kepentingan masyarakat dan selaras dengan UU Sektoral lainnya, pendayagunaan masyarakat dalam proses pendaftaran sertifikasi kepemilikan hak atas tanah. Dukungan kelembagaan BPN dengan pelayanan yang prima serta aparatur pemerintah lainnya guna menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Pihak BPN diproyeksikan hanya menentukan adanya cacat administrasi pada saat pendaftaran atas tanah dalam proses pensertifikatan. Pembatalan tetap berada pada badan peradilan, karenanya diperlukan adanya Pengadilan khusus yang menangani persengketaan kepemilikan hak atas tanah. Kata Kunci : Politik Hukum, Perlindungan Hak, Kesejahteraan Masyarakat.

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: Mujahidah Showafah
    Date Deposited: 27 Dec 2016 21:25
    Last Modified: 27 Dec 2016 21:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31067

    Actions (login required)

    View Item