PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

ATIQ, CHOIRON EL (2016) PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (245Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Choiron El Atiq, S330908003. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Tesis : Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pembalikan beban pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal (normatif), dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-2, yaitu hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan nasional. Bentuk penelitian yang digunakan adalah evaluatif. Jenis data berupa data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data menggunakan analisis logika deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa : Eksistensi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia melalui ketentuan Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan sebagai berikut : Ketentuan-ketentuan dalam Bab 1 sampai dengan Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Dalam hal proses peradilan pidana dan hukum acara yang berlaku bagi tindak pidana pencucian uang diatur dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Dilihat dari prespektif hak-hak Terdakwa dalam pembalikan beban pembuktian terbalik pada Undang-undang Tindak Pidana Pencucian uang antara lain bentuk penerapannya dibatasi hanya terhadap tindak pidana tertentu saja, dan dilakukan tidak pada tahap penyidikan namun pada tahap pemeriksaan saksi yang meringankan (saksi yang diajukan terdakwa) dan pemeriksaan terdakwa di muka sidang pengadilan, bersifat tidak murni (terbatas dan berimbang) dan hanya berlaku pada pembuktian asal usul harta kekayaan yang dianggap/diduga berasal dari tindak pidana. Rekomendasi antaralain diperlukan aturan khusus yang mengatur sistem pembalikan beban sehingga dapat dijadikan pedoman dalam penerapannya oleh para penegak hukum.Penerapan pembalikan beban pembuktian harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan terpenuhinya unsur-unsur yang lain dalam tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kata kunci : Sistem Pembuktian Terbalik, Hak-Hak Terdakwa, Peradilan Pidana

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: Agista Zulfa Dini
    Date Deposited: 14 Dec 2016 06:33
    Last Modified: 14 Dec 2016 06:33
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31027

    Actions (login required)

    View Item