EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM MELINDUNGI DEBITUR DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG NGAWI

LISTYANA, DINI SUKMA (2016) EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI DALAM MELINDUNGI DEBITUR DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG NGAWI. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (529Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Dini Sukma Listyana, S 321402002, 2016, Efektivitas Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Melindungi Debitur Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ngawi. Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas penerapan Pasal 18 Undang-UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit perbankan yang bertujuan melindungi debitur. Pencantuman klausula sepihak oleh kreditur dalam bentuk perjanjian baku (standart contract) menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan antara kedua belah pihak karena kreditur mempunyai kedudukan ekonomis lebih tinggi sebagai penyedia dana jika dibandingkan debitur sebagai pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi debitur terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian baku (standart contract) pada pelaksanaan perjanjian kredit agar posisi seimbang antara debitur dan kreditur dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris(applied law research) dalam bentuk penelitian evaluatif dan sifat penelitian deskriptif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara atau interview yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 18 UUPK yang dimuat pada formulir perjanjian baku BRI diatur dalam Surat Divisi Hukum Ke BRI Selindo No. B.245-SIU/SPH/HKM/09/2000 Tanggal 3 Oktober 2000 tentang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil tersebut perlindungan hukum kepada debitur setelah diberlakukannya UUPK, yaitu dengan upaya melakukan kegiatan pecegahan sebelum disepakatinya perjanjian kredit oleh debitur dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ngawi dan memberikan sanksi berupa sanksi pidana, perdata, dan administratif yang diatur dalam UUPK. UUPK tidak akan dapat berlaku efisien apabila edukasi dan kesadaran masyarakat akan hukum rendah. Meskipun dalam perjanjian kredit seringkali masyarakat dianggap paham hukum dikarenakan faktor tingginya kebutuhan dana pinjaman guna kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kurang efektifnya penerapan Pasal 18 UUPK terhadap klausula eksonerasi dalam melindungi debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Ngawi. Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Klausula Eksonerasi, Perjanjian Kredit ABSTRACT Dini Sukma Listyana, S321402002, 2016, The Effectiveness of the Implementation of Article 18 of Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection Against Exoneration Clause in Protecting Debtor in Ngawi Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Thesis: Law Science Master Study Program of Surakarta Sebelas Maret University. This research aimed to study the effectiveness of the implementation of Article 18 of Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection (UUPK) against Exoneration Clause in banking loan agreement aiming to protect the debtor. The inclusion of unilateral clause by the creditor in standard contract result in imbalance of position between the parties because creditor has higher economic position as fund provider compared with debtor as the one needing fund. For that reason, there should be a law protection for the debtor against exoneration clause in standard contract in the implementation of loan agreement to achieve the balance position between debtor and creditor. This study employed a normative-empirical (applied law research) law research method in an evaluative research method with descriptive research nature. This research employed a qualitative method with primary data source and secondary data source including primary, secondary and tertiary law materials. Techniques of collecting data used were interview and supporting document study. The result of research showed that to anticipate the violation against Article 18 of UUPK included in Standard Contract of BRI was governed in Law Division’s Letter to BRI Selindo No. B245-SIU/SPH/HKM/09/2000 dated on October 3, 2000 about Law No.8 of 1999 about Consumer Protection. Considering the result of the research, it could be found that the law protection for the debtor after the enactment of UUPK was conducted by preventive measures before the debtor and Ngawi Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) entered into a loan agreement and by imposing criminal, civil and administrative sanctions governed in UUPK. UUPK could not be enacted efficiently when society’s education and awareness of law were low. Although in loan agreement, the public was considered as understanding the law because of high demand for loaning fund for their survival. For that reason, the implementation of Article 18 of UUPK against exoneration clause was less effective in protecting the debtor in Ngawi Branch of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Keywords: Consumer Protection, Exoneration Clause, Loan Agreement

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Mujahidah Showafah
    Date Deposited: 12 Dec 2016 17:45
    Last Modified: 12 Dec 2016 17:45
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/31004

    Actions (login required)

    View Item