PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDY DI DESA BATURAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

Iqbal, Muhammad Yusuf (2016) PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDY DI DESA BATURAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (979Kb)

    Abstract

    Muhammad Yusuf Iqbal, E0012265, PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDY DI DESA BATURAN KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016. Penelitian ini membahas tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. BPD sebagai salah satu unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa terbentuk sebagai wadah pelaksana demokrasi di desa dan telah menunjukan peran yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya tata penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang efisien. Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama bagaimanakah peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupate Karanganyar. Kedua, kendala-kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan bagaimanakah penyelesaian solusinya. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitianempiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber pada instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan perannya sebagai pelaksana pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa di Desa Baturan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan fungsinya seperti pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Desa, pengawasan terhadap pendapatan dan belanja desa, pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa, pengawasan terhadap pelayanan Kepala Desa serta perangkat desa terhadap masyarakat. Kata Kunci : Undang-Undang Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, Otonomi Desa, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah Tentang Desa

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Pratama Wisnu
    Date Deposited: 06 Dec 2016 00:10
    Last Modified: 06 Dec 2016 00:10
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/30929

    Actions (login required)

    View Item