KONSEKUENSI YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP STATUS SEKRETAIS DESA PNS MENJADI NON PNS DI KABUPATEN MADIUN

KRISDIANANTO, ARIK (2016) KONSEKUENSI YURIDIS BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP STATUS SEKRETAIS DESA PNS MENJADI NON PNS DI KABUPATEN MADIUN. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (292Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Arik Krisdiananto, S310409005 Konsekuensi Yuridis berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Status Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil menjadi Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menganalisa Konsekuensi Yuridis berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Status Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil menjadi Non Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Madiun sebagaimana aturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris ( socio legal ) atau non doktrinal dalam sifatnya penelitian deskriptif kualitatif . Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan obsevasi, wawancara dan kuisioner dengan menggunakan teknis analisis induktif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil masih menjabat sebagai Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten Madiun, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum yaitu Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tambahan Tunjangan sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dengan terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Status Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil adalah Sekretaris Desa tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa, Penyusunan Peraturan Bupati Madiun tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Mutasi Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil secara bertahap, Pengisian Perangkat Desa ( Sekretaris Desa ). Implikasi dari penelitian ini adalah Adanya masa transisi perubahan regulasi tentang Desa membutuhkan waktu tersendiri bagi daerah untuk melaksanakan serta adanya sosialiasi agar tidak terjadi salah penafsiran. Kata Kunci : Sekretaris Desa PNS, Akibat Hukum, Peraturan yang baik

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
    K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Sofi Wildan
    Date Deposited: 05 Dec 2016 20:56
    Last Modified: 05 Dec 2016 20:56
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/30891

    Actions (login required)

    View Item