TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN SAKSI-SAKSI YANG DIBACAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst)

Widayanti, Yuni (2016) TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN SAKSI-SAKSI YANG DIBACAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1182/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (492Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Yuni Widayanti. 2016. E0012405. TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN SAKSI-SAKSI YANG DIBACAKAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR : 1182/PID.B/2014/PN.JKT.PST.). Penulisan hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembuktian dakwaan dengan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan dengan ketentuan KUHAP. Selain itu untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat perskriptif. Dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Menggunakan sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan silogisme deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor dan ditarik suatu kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam proses pembuktian dakwaan, penuntut umum tidak dapat menghadirkan para saksi sehingga hakim meminta penuntut umum untuk membacakan keterangan saksi. Pembuktian dakwaan dengan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan ini tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, karena berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Saksi yang tidak dapat hadir dalam proses sidang di pengadilan, keterangannya boleh atau dapat dibacakan di pengadilan apabila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam persidangan apabila memenuhi salah satu alasan yang disebutkan dalam Pasal 162 ayat (1) KUHAP. Selain itu juga bahwa keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh penuntut umum dipertimbangkan oleh Hakim dengan ketentuan bahwa keterangan saksi-saksi memiliki kesesuaian dengan keterangan terdakwa serta alat bukti faktur penagihan. Kesaksian yang dibacakan oleh penuntut umum tersebut dalam hal ini hakim juga ikut dipertimbangkan karena dapat dijadikan alat bukti petunjuk yang dapat menimbulkan keyakinan hakim dalam memutus perkara sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Kata Kunci : Pembuktian, Penggelapan dalam Jabatan, Saksi ABSTRACT Yuni Widayanti. 2016. E0012405. A STUDY ABOUT INDICTMENT AUTHENTICATION WITH WITNESSES INFORMATION READ BY PUBLIC PROSECUTOR ON CASE OF EMBEZZLEMENT IN THE DEPARTMENT (A STUDY ON VERDICT OF THE COUNTRY JAKARTA CENTER NUMBER : 1182/PID.B/2014/PN.JKT.PST.). Legal writing (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University. This research aims to find out the conformity to prove the allegations by witnesses that was read by the prosecutor on a case of embezzlement in the department with the terms in the Criminal Procedure Code. Besides to find out the considerations the judge about the witnesses-the witness was read by the prosecutor on a case of embezzlement in the department. This research is a normative legal research is perskriptif. With the approach of the legislation, the conceptual approach, and the approach to the case. Using source of primary law and secondary law. Mechanical collection of legal materials using syllogistic deduction stemming from the submission of the major premise, minor premise and then filed a conclusion drawn. The result of this research is that in the process of verifiable charges, the public prosecutor could not represent the witness so the judge asked the public prosecutor to read the statements of witnesses. To prove the allegations by witnesses that was read by the prosecutor on a case of embezzlement in the department is not in accordance with the terms of the Criminal Procedure Code, because according to the terms of Article 185 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code mentioned that witnesses as a means of evidence is what the witness stated in court. A witness who cannot be present in the process of trial in court, it is informative can or can be read out in court when fulfilling one of the reasons mentioned in the trial when fulfilling one of the reasons mentioned in Article 162 paragraph (1) ) of the Criminal Procedure Code. In addition that the witnesses was read by the public prosecutor considered by the Judge with the stipulation that the witnesses has conformity with the statements of the accused as well as the device evidence the invoice billing. The testimony was read by a prosecutor that in this case the judge also come under consideration because it can be made a tool of evidence clues that can lead to the conviction of a judge in a cut scene in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code. Key words : Evidence, Embezzlement fo

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Gun Gun Gunawan
    Date Deposited: 05 Dec 2016 11:33
    Last Modified: 05 Dec 2016 11:33
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/30810

    Actions (login required)

    View Item