KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO

PRABOWO, NUGROHO (2016) KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1847Kb)

    Abstract

    NUGROHO PRABOWO, E0009250, 2016, KONSTRUKSI HUKUM PENYELESAIAN HUNIAN DI BANTARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO. Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya alas hak bagi warga masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian serta mengetahui dasar legalitas timdakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat preskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Jenis bahan hukum yang digunakan berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu teknik studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen, dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara pengklarifikasian fakta hukum dengan pejabat instansi terkait. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa tidak ada alas hak bagi warga masyarakat dalam menggunakan bantaran sungai Bengawan Solo sebagai hunian. Hunian yaitu perumahan dan permukiman harus didirikan di kawasan yang memang diperuntukkan sebagai kawasan permukiman dan perumahan. dan bantaran sungai adalah kawasan yang dikembangkan sebagai jalur hijau guna pengendali banjir sehingga dilarang mendirikan bangunan di atasnya . Sedangkan dasar legalitas tindakan pemerintah Kota Surakarta dalam relokasi warga masyarakat yang menempati bantaran sungai Bengawan Solo adalah Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Warga masyarakat Surakarta disekitar sungai Bengawan Solo terkena luapan banjir. sehingga pemerintah Kota Surakarta sebagai wakil pemerintah pusat yang mengurusi kota Surakarta wajib bertanggung jawab dalam penanggulangan banjir yang berdampak pada warga masyarakat Solo. Implikasi teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Administrasi Negara khususnya dalam penanganan permasalahan hunian warga masyarakat oleh lembaga atau instansi yang terkait, sedangkan implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat memberi masukan dan tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dan untuk penelitian lebih lanjut. Kata kunci : Alas hak, Bantaran sungai, Dasar legalitas, Relokasi, Pemerintah Kota Surakarta

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Rina Dwi Setianingrum
    Date Deposited: 05 Dec 2016 10:05
    Last Modified: 05 Dec 2016 10:05
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/30748

    Actions (login required)

    View Item