AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR YANG TERIKAT HARTA BERSAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/PK/Pdt.Sus/2010

ISTIQOMAH, NAELY (2016) AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR YANG TERIKAT HARTA BERSAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/PK/Pdt.Sus/2010. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (400Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Naely Istiqomah, S3514080005. 2016. AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP DEBITOR YANG TERIKAT HARTA BERSAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057/PK/Pdt.Sus/2010). Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis akibat kepailitan terhadap boedel pailit debitor yang terikat harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan untuk mengetahui serta menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim terhadap pertanggungjawaban suami atau istri yang dinyatakan pailit terhadap harta bersama didalam suatu perkara kepailitan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case appoarch), berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 057/PK/ Pdt.Sus/ 2010. Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Analisis bahan hukum dengan metode logis sistematis menunjukan cara berfikir deduktif- induktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat putusan pailit terhadap boedel pailit yang merupakan persatuan harta perkawinan menurut prespektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 UU Perkawinan memisahkan antara harta yang diperoleh dalam perkawinan (harta bersama) dengan harta yang dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dan harta yang merupakan hadiah atau warisan (harta bawaan) sehingga hanya harta bersama saja yang dapat dinyatakan pailit, namun harta bawaan tetap dikuasi oleh masing-masing pihak yaitu suami atau istri tersebut. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagaimana yang dianut oleh teori sociological jurisprudence, yaitu menilai bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup sebagaimana tercermin dari Pasal 35 UUP yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai hukum adat yang secara tegas memisahkan antara harta bersama dengan harta bawaan terkait dengan kerugian persatuan harta perkawinan sebagai akibat dari perbuatan hukum yaitu utang piutang yang dilakukan oleh suami/istrinya. Kata kunci : Kepailitan, Debitor, Perkawinan, Harta bersama

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: A General Works > AC Collections. Series. Collected works
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Rina Dwi Setianingrum
    Date Deposited: 05 Dec 2016 09:56
    Last Modified: 05 Dec 2016 09:56
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/30741

    Actions (login required)

    View Item