IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KOTA SURAKARTA

YULIANA ATMAJA, ARDITA (2010) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KOTA SURAKARTA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1000Kb)

    Abstract

    Tata pemerintahan yang baik merupakan masalah penting pada sektor organisasi publik. Tata pemerintahan yang baik pada sektor publik belum tentu menjamin kinerja pemerintah juga akan baik pada suatu negara. Hal tersebut tergantung kepada kebijakan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan suatu negara. Governance merupakan kata untuk menggambarkan tentang pemerintahan. Istilah governance banyak yang menerjemahkan menjadi tata pemerintahan, penyelenggara negara, atau cukup diartikan sebagai dengan penyelenggaraan ataupun pengelolaan (manajemen). Apapun terjemahannya, governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah. Governance menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni LSM, perusahaan swasta maupun warga negara. Melihat perkembangan pola pikir dan tuntutan masyarakat, maka istilah ini lebih luas pengertiannya dengan mengacu pada pembinaan dan pembimbingan yang baik tidak hanya pada sektor pemerintahan tetapi juga meluas pada sektor-sektor lain, terutama sektor pelayanan publik1. Proses yang sebenarnya hendak dijelaskan dalam governance adalah proses kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Proses kebijakan mencakup dua kegiatan utama, yaitu pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Administrasi publik mencoba menjelaskan kompleksitas proses kebijakan yang melibatkan banyak pelaku dan jejaring antarpelaku untuk menjawab public affairs dan public interest. Sebuah kebijakan publik dapat dirumuskan oleh aktor-aktor yang mewakili banyak pelaku dan dilaksanakan oleh sebagian atau keseluruhan aktor dan institusi yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut2. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dengan adanya sistem desentralisasi kondisi good governance di Indonesia belum sepenuhnya dapat dibuktikan dalam penerapannya. Di kabupaten ataupun propinsi dapat diidentifikasi beberapa corak pemerintahan yang buruk, yaitu: relasi antara pemerintah dan rakyat yang masih kuat berpola serba negara, kultur pemerintahan sebagai tuan dan bukan pelayan, patologi pemerintahan dan kecenderungan KKN, kecenderungan lahirnya etno-politik yang kuat, dan konflik kepentingan antar pemerintah. Pertama, pola pemerintahan serba negara. Terjadi proses negaraisasi, di mana pemerintah mengintervensi dan mencampuri semua urusan sehingga warga hanya menjadi subyek yang pasif. Terciptalah kondisi negara kuat dan rakyat lemah, di mana kekuasaan terkonsentrasi di tangan elit negara dan birokrasi sebagai suatu oligarki, yang atas nama pembangunan dapat berbuat semaunya. Pemerintahan yang serba negara berimplikasi pada distribusi alokasi sumber daya publik yang tidak merata. Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota sangat terbatas. Kabupaten/kota, propinsi, dan pemerintah pusat memiliki hubungan hierarkis dan sistem akuntabilitas yang jelas, yaitu pemerintah kabupaten tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden melalui gubernur. Kondisi tersebut pernah dialami sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun asumsi yang mengatakan bahwa makin terdesentralisasi suatu pemerintahan, semakin efektif kebijakan dan pelayanan publik, belum sepenuhnya dapat dibuktikan dalam penerapannya3 “Smiling bureaucracy” atau birokrasi yang murah senyum, barangkali adalah kata-kata yang tepat untuk menggambarkan dambaan masyarakat akan perubahan sosok budaya dan „mindset‟ birokrasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. seiring dengan terjadinya pergeseran paradigma birokrasi, dari paradigma kekuasaan ke paradigma melayani, segenap jajaran birokarasi di daerah dituntut dapat segera melakukan perubahan kultur birokrasi yang lebih humanis, ramah, dan menumbuhkan „budaya melayani‟ kepada masyarakat4. Sejak otonomi daerah diberlakukan, pemerintah daerah (Kabupaten atau Kota) memperoleh wewenang penuh dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Oleh sebab itu sudah saatnyalah bagi pemerintah daerah untuk segera memikirkan strategi pembangunan yang sebaiknya ditempuh agar pembangunan benar-benar dapat dinikmati secara lebih merata bagi masyarakat . Dengan adanya penyerahan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Otonomi, memberikan keleluasaan Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setampat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara luas, utuh, nyata dan bertanggung jawab dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi sehingga dapat terwujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, kualitas pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Salah satu argumen dalam melaksanakan otonomi daerah adalah bahwa pemerintah daerah harus mampu menyediakan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi pokok dari pemerintah daerah yaitu mensejahterakan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat akan sangat tergantung pada pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah sebagai perwujudan dari otonomi masyarakat dituntut untuk lebih mampu mensejahterakan masyarakat dibanding dengan unit pemerintah pusat yang dibentuk di tingkat local. Pada perkembangannya pelayanan publik menjadi bagian dari administrasi pembangunan yang telah ada, sehingga merupakan kebutuhan kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan. Hal ini menuntut peran pemerintah sebagai organisasi publik untuk lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat atau publik. Dalam menjalankan peran pelayanan publik tersebut, pemerintah memiliki sebuah alat yang disebut dengan birokrasi. Jadi untuk memperoleh pemerintahan yang baik, maka reformasi birokrasi merupakan sesuatu yang harus dilakukan sejak awal. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan kepada fungsi, tugas, dan prinsip pelayanan publik agar bersinergi dan berinteraksi dengan customer oriented yang pada hakekatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Kualitas pelayanan (service quality) telah hampir menjadi faktor yang menentukan dalam menjaga keberlangsungan suatu organisasi birokrasi pemerintah maupun organisasi perusahaan. Pelayanan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa publik, sangat penting dalam upaya mewujudkan kepuasan pengguna jasa publik (customer satisfaction). Pada saat lingkungan bisnis bergerak ke suatu arah persaingan yang semakin ketat dan kompleks, dimana titik tolak strategi ,bersama selalu diarahkan kepada asumsi, bahwa kondisi pasar sudah bergeser dari “sellers market" ke “buyers market” maka sebagai kata kuncinya adalah memenangkan persaingan pasar melalui orientasi strategi pada manajemen pelayanan prima (excellent service management).5 Pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Salah satu wujud upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada. Hal ini penting karena beberapa alasan. Pertama, untuk memberikan perlindungan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya. Kedua, suatu sistem yang jelas tentang perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas bagi perusahaan.6 Guna membuat keputusan bisnis yang efisien, perusahaan perlu memahami secara terperinci atas suatu peraturan yang mengatur keberadaan bisnis tersebut, jenis kegiatan bisnis seperti apa yang dapat didefinisikan sebagai suatu “gangguan” yang perlu ditangani, jenis penanganan seperti apa yang diperlukan, siapa yang bertanggung jawab untuk mengkaji dampak yang timbul, berapa besar biaya yang akan dibebankan (dan dasar perhitungan) dan berapa lama hal ini akan berlangsung. Kebijakan pemerintah melakukan pengendalian usaha terhadap kerusakan lingkungan sebagai wujud dari upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memberikan pelayanan perizinan atas gangguan, kerugian maupun bahaya yang akan timbul sebagai akibat dari kegiatan atau aktivitas serta usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha masyarakat berkaitan dengan tata ruang dan lingkungan sekitar tempat usaha. Lingkungan Hidup pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa : “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal” Ketentuan tersebut sesuai dengan fungsi perizinan yaitu membina, mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan serta pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Izin digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan tingkah laku warganya, dalam arti lain izin adalah alat untuk mengendalikan agar tidak melanggar kepentingan yang dilindungi hukum terutama bagi pihak-pihak yang bergerak antara lain di bidang hiburan, industri, pembangunan perumahan dan pengadaan sarana umum lainnya atau yang disebut sebagai pemrakarsa yaitu orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling besar memberikan sumbangannya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis dari Retribusi Daerah tersebut bermacam-macam dan masing-masing daerah mempunyai jenis retribusi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari kondisi dan potensi yang dimiliki dari daerah tersebut seperti keadaan penduduk, kondisi alam, dan kekayaan yang dimiliki yang dapat dipungut retribusi. Dalam rangka untuk mewujudkan kebersihan dan keindahan kota yang memenuhi tuntutan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, serta dalam rangka menyelamatkan lingkungan dan masyarakat dari pencemaran lingkungan maka peraturan daerah tentang retribusi ijin gangguan, melalui Perda No. 14 Tahun 1998 disusun. Kota Surakarta, saat ini tengah melakukan pembangunan yang pesat khususnya dalam hal perekonomian. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai tempat usaha besar maupun kecil yang tersebar di Kota Surakarta. Pembangunan Mall Palur, Center Point yang terletak di Purwosari, Solo Paragon, sejumlah Rumah Makan dan Cafe serta masih banyak lagi tempat usaha yang mulai berdiri di wilayah Kota Surakarta. Pendirian tempat-tempat usaha ini harus memiliki ijin gangguan tempat (HO). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pengusaha dan warga masyarakat sekitar, sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Atas dasar uraian tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan terhadap tempat usaha di Kota Surakarta”.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Budhi Kusumawardana Julio
    Date Deposited: 13 Jul 2013 15:44
    Last Modified: 13 Jul 2013 15:44
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/3052

    Actions (login required)

    View Item