Struktur kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial paska Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan adanya investor pihak ketiga

AZMAN, RIZQI NUR (2016) Struktur kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial paska Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan adanya investor pihak ketiga. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (392Kb)

    Abstract

    ABSTRAK RIZQI NUR AZMAN. E00124242. 2016. STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL PASKA UNDANG – UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DENGAN ADANYA INVESTOR PIHAK KETIGA Sejalan dengan perkembangan jumlah masyarakat yang terus bertambah maka sudah seharusnya beriringan dengan bertambahnya hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesehatan dirinya dan semua anggota keluarganya. Maka perlu adanya sistem jaminan sosial yang dapat menjadi wadah untuk seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya sistem jaminan tersebut harus memiliki struktur kelembagaan yang jelas dan mampu menyelesaikan tugasnya seperti yang diharapkan. Penulisan hukum ini merupakan penulisan hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan penulis adalah pendekatan perundang undangan,pendekatan historis, pustaka. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yang pertama sistem jaminan sosial yang diterapkan di indonesia adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dimana BPJS tersebut berada di bawah tanggungjawab langsung pada Presiden. Kedua, sistem jaminan sosial ini memiliki aset yang harus dikelola disebut Dana Amanat,dengan sumber dana yang berasal dari APBN. Kata Kunci: Jaminan Sosial, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. ABSTRACT RIZQI NUR AZMAN. E0012424. 2016. INSTITUTIONAL STRUCTURES OF BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL POST LAW NUMBER 2 OF 2011 ABOUT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL IN THE PRESENCE OF THIRD PARTY INVESTOR In line with development of a growing number of people then it should hand in hand with increasing the rights of living adequate for the health and the health of their families.hence the need for a social security system that can be forum for the entire community Indonesia. Furthermore, the security system must have a clear institutional structure and able to complete her job. This research aims to know about the institusional structure of Badan Penyelenggara Jaminan Sosial post laws numbers 24 Year 2011 on Badan Penyelenggaa Jaminan Sosial (BPJS). Type of this research is normative law research. The approach used was statue, historical,and concept approaches. The law material used consisted of primary, secondary and tertiary law materials. Technique of collecting data used was document study, while technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern. The result of this research is to be able to lacate the Badan Penyelenggara Jaminan Sosial on Indonesian government system. Based on the result of research and discussion resulting conclusions, first social security systems are applied in indonesia is BPJS responsible for the president.second, the social security system has an assets that must be managed so-called trust fund, with funding from the state budget. Keyword: Security system, BPJS.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform
    J Political Science > JS Local government Municipal government
    K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Sofi Wildan
    Date Deposited: 02 Dec 2016 19:13
    Last Modified: 02 Dec 2016 19:13
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/30377

    Actions (login required)

    View Item