tanggung jawab werda notaris terhadap akta yang di buat berdasakan tinjauan undang-undang nomor 30 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 2 tahun 2014

PUTRA, NOBEL PRABOWO (2016) tanggung jawab werda notaris terhadap akta yang di buat berdasakan tinjauan undang-undang nomor 30 tahun 2002 juncto undang-undang nomor 2 tahun 2014. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (283Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Nobel Prabowo Putra. S351408006. 2016. TANGGUNG JAWAB WERDA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS. Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk dan jangka waktu pertanggungjawaban Werda Notaris terhadap akta yang sudah di buatnya pada waktu sudah memasuki purna tugas berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber hukum sekunder, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan dengan teknik penelitian kepustakaan. Setelah data diperoleh lalu dilakukan analisis dengan menggunakan metode penafsiran. Bentuk-bentuk tanggung jawab Notaris diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia yaitu: UUJN, Kode Etik Notaris, KUHPerdata serta KUHP. Berdasarkan hasil penelitian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat di bebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban notaris meliputi kebenaran material atas akta yang di buatnya. Notaris dalam pembuatan akta harus mendasarkan UUJN dan Kode etik Notaris, serta Notaris harus professional paham akan hokum atas rencana akta yang akan di buatnya. Werda Notaris yang telah melakukan pelanggaran terhadap akta yang dibuatnya dan menimbulkan kerugian bagi para pihak dapat dikenakan ketentuan hokum baik secara perdata dan/ataupun pidana selama masih belum melampui batas jangka waktunya sebagaimana diatur di KUHPerdata Pasal 1967 dan KUHP Pasal 78 jo 79, apabila batas jangka waktu itu habis maka para pihak secara hokum tidak dapat lagi melakukan gugatan dan/atau tuntutan terhadap werda notaris tersebut. Kata kunci : Werda Notaris, Akta Otentik, Pertanggungjawaban. ABSTRACT Nobel Prabowo Putra. S351408006. 2016. NOTARY DEED OF RESPONSIBILITY ARE MADE AT THE TIME HAS NOT RUN POSITION BASED ON LAW ON POSITION NOTARY. Magister of notary the faculty of law, Sebelas Maret University. This study aims to determine the forms of responsibility of the Notary deed that has been made at the time did not run and until when the limit positions of responsibility through the Notary Public Notary Act No. 2 of 2014 This research is analytical descriptive normative law approach legislation. Sources of secondary law, including primary legal materials, secondary, and tertiary. Mechanical collection of legal materials in the library research techniques. Once the data is obtained and analyzed by using the method of interpretation. Notary responsibility stipulated in Article 65 of the law office of Notary No. 2 in 2014 shapes liable Notary arranged in several Legislation of the Republic of Indonesia, among which the statute books of civil law, the statute books of criminal law, invite law office of Notary No. 2 in 2014 and the code of conduct Notary. Limitation periods in running the Notary office and a deed must be associated with the concept of the Notary as a Position (ambt). Provisions on the deadline notary can be sued in court for the parties aggrieved by the violation in the manufacture of authentic act relating to civil law should be based on the provisions expired in Article 1967 of the Civil Code which for thirty years and associated with setting expiration criminal law set forth in Article 78 jo 79 Criminal Code that is twelve years old. The parties can hold the notary against defective aktanya juridical until the deadline or daluwarsanya runs though the notary concerned has retired or quit from his post as a notary. But after the expiration of daluwarsanya, the parties can no longer hold the notary. Especially for notaries, notary replacement, and while notaries accountable officials have a limit in accordance with the domicile and office area and also in terms of authority. Deadline Notary Public accountability is for all the duties of office, until Notary pension because it has reached the age of 65 years or 67 years, or retired at his own request because of certain reasons. Keywords: Former Notary, Authentic deed, Responsibilities

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Depositing User: Yanny Wulandari
    Date Deposited: 02 Dec 2016 07:51
    Last Modified: 02 Dec 2016 07:51
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/30166

    Actions (login required)

    View Item