Pembuktian Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2015/Pn.Skt;

PRAMUDITA, ASWIN (2016) Pembuktian Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik dan Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Penyalahguna Narkotika Tanpa Menerapkan Rehabilitasi Medis (Studi Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2015/Pn.Skt;. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (259Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Aswin Pramudita. E0012066. 2016. PEMBUKTIAN BERDASARKAN HASIL LABORATORIUM KRIMINALISTIK DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TANPA MENERAPKAN REHABILITASI MEDIS (Studi Putusan Nomor : 100/Pid.Sus/2015/PN.SKT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkotika telah sesuai KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk putusan pengadilan tanpa menerapkan rehabilitasi medis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika telah sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara kasus narkotika dengan perkara Nomor : 100/Pid.Sus/2015/PN.SKT dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Telah sesuai dengan penerapan hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutus perkara dengan Nomor : 100/Pid.Sus/2015/PN.SKT dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang menjatuhkan sanksi pidana tanpa menerapkan rehabilitasi medis sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku atau dalam hal ini sesuai dengan Pasal 127 ayat (3) jo SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang “Penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Juga telah diatur dalam SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 itu menyebutkan bahwa korban dan pecandu narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis apabila memenuhi syarat yang telah ditentukan. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang telah ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala Badan Narkotika Nasioanal RI, tentang Penanganan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Rehabilitasi, Narkotika. ABSTRACT Aswin Pramudita. E0012066. 2016. EVIDENCE BASED LABORATORY RESULTS AND LEGAL CONSIDERATIONS CRIMINAL JUDGE CRIMINAL SANCTIONS DROPPED AGAINST PRISON ABUSE OF NARCOTICS APPLY WITHOUT MEDICAL REHABILITATION (Study of Decision Number. 100 / Pid.Sus / 2015 / PN.SKT).. This study aims to determine the legal considerations imprisonment judge to impose sanctions against the abuse of drugs are in accordance Criminal Procedure Code and Law No. 35 Year 2009 on Narcotics and to implement the court ruling without medical rehabilitation of perpetrators of abuse of narcotics in accordance Supreme Court Circular No. 4 of 2010. This research is an applied prescriptive normative legal research. The approach used was statute and concept approaches. The law material used consisted of primary and secondary law source. Technique of collecting data used was document study, while technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern. Legal considerations Surakarta District Court in examining and deciding the case of narcotics cases by case Number: 100 / Pid.Sus / 2015 / PN.SKT with sanctions of imprisonment in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code and Article 127 paragraph (1) a of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics. In accordance with the adoption of the law on justice and the rule of law. Surakarta District Court in deciding the case with No. 100 / Pid.Sus / 2015 / PN.SKT with cases of drug abuse which penalize without applying medical rehabilitation pursuant to the applicable laws or in this case in accordance with Article 127 paragraph (3) jo SEMA No. 4 of 2010 on "Placement abuse and drug addicts into rehabilitation institute of medical and social rehabilitation". SEMA has also been set in No. 03 Year 2011 on Narcotics Abuse Victims placement within the institution Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. In SEMA No. 4 of 2010 it was said that the victim and drug addicts shall perform medical rehabilitation if eligible who have been determined. SEMA No. 4 of 2010, which was followed up by the Joint Regulation No. 01 / NT / MA / III / 2014 between the Chairman of the Supreme Court, Minister of Justice and Human Rights Affairs, Minister of Health, Minister of Social Affairs, the Attorney General, the Chief of Police state RI, RI Nasioanal Narcotics Board, on the Handling of Narcotic Addicts in Rehabilitation Institute. Keyword : Legal Considerations, Rehabilitation, Narcotics.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Retno Andriani
    Date Deposited: 01 Dec 2016 21:17
    Last Modified: 01 Dec 2016 21:17
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/30125

    Actions (login required)

    View Item