PENGUATAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN CYBER PROSTITUTION

PUSPITOSARI, HERVINA (2016) PENGUATAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN CYBER PROSTITUTION. PhD thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (343Kb)

    Abstract

    ABSTRAK HERVINA PUSPITOSARI. T310910005. PENGUATAN KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN CYBER PROSTITUTION. Promotor : Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum, Co Promotor : Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tujuan Disertasi ini adalah (1) mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan kriminal yang diterapkan belum mampu menanggulangi cyber prostitutiondi Indonesia; (2) merancangkebijakan kriminal kedepan dalam upaya menanggulangi cyber prostitution di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yang diarahkan untuk memperoleh data sekunder dan data primer yang bersumber dari bahan pustaka maupun dari pelaksanaan perundang-undangan. Dilihat dari sifatnya penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan interaksional/mikro dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) hal-hal yang menjadi penyebab kebijakan kriminal yang diterapkan belum mampu menanggulangi cyber prostitutionbelum ada undang-undang yang melarang kerja seks. Multitafsirnya makna “kesusilaan” dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakibatkan lemahnya implementasi peraturan. Hambatan dari struktur hukum antara lain masih lemahnya sumber daya manusia khususnya penyidik yang memiliki kemampuan dan skill, masih kurangnya sarana dan prasarana alat untuk pengungkapan serta alat pendukung digital Forensik belum merata di setiap wilayah. (2) kebijakan kriminal yang ideal dalam upaya menanggulangi cyber prostitutiondi Indonesia, dari kajian substansi hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hendaknya tidak mencampuradukkan ketentuan pidana dan ketentuan perdata. Sehingga perlu adanya upaya law reform cyber law yang di dalamnya mengatur substansi terkait dengan cyber prostitution. Peraturan terkait penanganan situs bermuatan negatif sebaiknya tertuang dalam aturan berupa undang-undang untuk menjamin adanya partisipasi publik dalam pembahasannya, yang diwakili oleh DPR, serta memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pembatasannya. Dari kajian struktur hukum perlu pembentukan badan khusus sebagai regulator Teknologi Informasi. Perlu juga dibentuk tempat rehabilitasi dan layanan konseling Quit Porn Addiction untuk mereka yang ingin mengobati kecanduan situs porno sebagai dampak dari cyber prostitution. Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak cyber prostitution melalui pendekatan sosial, melalui sekolah dengan pendidikan moral kognitif yang konkret dan penggunaan internet positif, melalui keluarga serta kontrol sosial dari masyarakat. Kata Kunci : Penguatan, Kebijakan Kriminal, Cyber Prostitution

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Doktor > Ilmu Hukum - S3
    Depositing User: Retno Andriani
    Date Deposited: 30 Nov 2016 14:12
    Last Modified: 30 Nov 2016 14:12
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/29943

    Actions (login required)

    View Item