Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB PP) Dalam Mengurangi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman

DWI NURWITASARI, HERA (2016) Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB PP) Dalam Mengurangi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1160Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Hera Dwi Nurwitasari, S351408030, 2016, Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Pbb Pp) Dalam Mengurangi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Sleman. Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB PP) di Kabupaten Sleman, untuk mengetahui factor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB PP) di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sifat penelitian kualitatif, dengan lokasi penelitian di Kabupaten Sleman. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer adalah melalui wawancara. Sementara itu, untuk mendapatkan data sekunder sebagai pendukung data primer maka bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card system). Teknik Pengolahan Dan Analisis Data baik data lapangan maupun data kepustakaan diklasifikasikan secara kualitatif sesuai dengan permasalahan. Data tersebut dianalisis dengan teori-teori yang relevan. Kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab masalah. Akhirnya data tersebut disajikan secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Implementasi PerdaNomor 11 Tahun 2012 di terapkan, hanya aturan mengenai tarif PBB PP untuk Lahan Pertanian Berkelanjutan di dalam Pasal 8 ayat (1) belum diterapkan disebabkan terdapat factor penghambat dalam penerapannya. Faktor penghambatnya berupa Sumber Daya Anggaran, Sumber Daya Manusia, dan kekurangan pengetahuan mengenai pendataan. Berdasarkan uraian diatas maka untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian maka diharapkan pemerintah kabupaten Sleman perlu mengambil kebijakan strategis untuk mencegah peningkatan itu. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, PBB PP, Alih Fungsi Lahan Pertanian

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: A General Works > AC Collections. Series. Collected works
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Rina Dwi Setianingrum
    Date Deposited: 28 Nov 2016 08:29
    Last Modified: 28 Nov 2016 08:29
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/29764

    Actions (login required)

    View Item