PROBLEMATIKA HUKUM ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN (Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582/K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)

P, ELDYSSA RAKHMA (2016) PROBLEMATIKA HUKUM ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN (Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582/K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (592Kb)

    Abstract

    Eldyssa Rakhma Pridianti. NIM : S351408022 “PROBLEMATIKA HUKUM ATAS EKSEKUSI TANAH YANG TIDAK DAPAT DIJALANKAN(Studi Kasus Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun)”. 2016. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui, mengkajidanmenganalisisPutusanMahkamahAgungRepublik Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi proses eksekusitidakdapatdijalankanolehPengadilanNegeri Kabupaten Madiun.Untukmengetahui, mengkajidanmenganalisistanggungjawabKetuaPengadilanNegeriKabupatenMadiunterhadapeksekusiputusanMahkamahAgungRepublik Indonesia Nomor 3582 K/Pdt/2002 yang tidakdapatdijalankan. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelian ini adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang obyek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwaPutusantersebuttidakdapatdieksekusi. Putusantelahmemperolehkekuatanhukumtetap, putusan yang dijatuhkanbersifat “Kondemnator”. Proses eksekusiitusudahsesuaidengangugatan, namunkenyataan di lapangan, sampaipadasaatinikemenanganSdr. Tardjihanyakemenangandiataskertassaja, dikarenakanpadasaatgugatantidakmengajukanpermohonansitajaminan, dantidakmemberitahukankepadaBadanPertanahanNasional (BPN) bahwaobjektanahdimaksudsedangdalamberperkara, sehinggaterbitlahsertipikathakatastanahatasnamatergugat (Gudeldkk) padasaatmasihadaupayahukumdariSdr. Tardji, sehinggasaatinieksekusitanahtidakdapatdijalankandanmasihdikuasaiolehparatergugat yang memilikisertipikathakatastanah. Tanggung jawab Ketua Pengadilan terhadap proses eksekusi putusan Mahkamah Agung Nomor 3582K/Pdt/2002 berbatas pada pelaksanaan eksekusinya, dalam perkara ini Ketua pengadilan sudah melaksanakan eksekusinya melalui Jurusita Pengadilan Madiun pada tanggal 11 November 2009, dikarenakan tanah yang akan dieksekusi diatasnya masih terdapat rumah dan tanaman, maka kedua belah pihak antara pemohon eksekusi dan para termohon eksekusi, telah membuat surat kesepakatan, setelah dalam jangka waktu yang ditentukan para termohon eksekusi tidak bersedia mengosongkan tanah dengan alasan para termohon eksekusi masih memiliki sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Madiun. Maka dari itu, diperlukannya adanya pembatalan sertipikat.Berkaitan dengan kepemilikan sertipikat yang masih dimiliki oleh para tergugat, maka dalam perkara ini bukan lagi kewenangan Pengadilan Negeri, dikarenakan instansi yang berwenang membatalkan sertipikatdari Kantor Pendaftaran Tanahberdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara. Kata kunci : Eksekusi, Sertipikat,PutusanTidak dapat dijalankan.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Mujahid Zenul
    Date Deposited: 27 Nov 2016 10:42
    Last Modified: 27 Nov 2016 10:42
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/29731

    Actions (login required)

    View Item