Analisis Potensi Sektor Unggulan Di Kabupaten Sragen Tahun 2004-2008

Budi Santoso, Wawan (2010) Analisis Potensi Sektor Unggulan Di Kabupaten Sragen Tahun 2004-2008. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1347Kb)

    Abstract

    Perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui penetapan kebijakan dan program yang tepat serta dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan pelaku pembangunan nasional. Bagi bangsa Indonesia, perencanaan pembangunan memiliki itu tujuan yang sangat strategis dan vital yaitu untuk menentukan arah perjalanan kehidupan bangsa ke depan (RPJMN 2010-2014: Bab XI). Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir yang merupakan proses transformasi yang membawa perubahan dalam alokasi sumbersumber ekonomi, distribusi manfaat dan akumulasi yang membawa peningkatan produksi, pendapatan dan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang ada di Indonesia agar tepat sasaran, maka pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dan pembangunan nasional diarahkan untuk pengembangan daerah. Garis Besar Haluan Negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya untuk mencapai kemakmuran lahiriah ataupun kepuasan batiniah, akan tetapi juga keseimbangan antara keduanya. Oleh karena itu, wilayah harus dimanfaatkan secara serasi, selaras, dan seimbang dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan suatu perencanaan yang strategis dan didukung oleh ketersediaan dana serta partisipasi masyarakat sebagai subyek pembangunan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan dan pembangunan di segala bidang. Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaran pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah dengan pemanfaatan sumber-sumber daya secara optimal. Menurut (Budiharsono, 1989) ada dua pendekatan dalam pembangunan suatu wilayah, yaitu pendekatan sektoral dan regional. Pendekatan sektoral dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang dikembangkan untuk mencapai suatu tujuan pembangunan nasional. Pertanyaan selanjutnya adalah berapa banyak yang harus diproduksi, dengan cara atau teknologi apa, dan kapan produksi dimulai. Kemudian dilanjuti dengan pertanyaan susulan yaitu dimana aktivitas tiap sektor akan dilaksanakan, dan diikuti oleh kebijakan apa, strategi apa, dan langkah-langkah apa yang perlu diambil. Berbeda dengan pendekatan sektoral, pada pendekatan regional lebih menitikberatkan pada pertanyaan daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan. Kemudian sektor apa yang sesuai dikembangkan di masingmasing daerah. Indonesia memerlukan gabungan kedua pendekatan tersebut. Hal ini penting tidak hanya dari segi konsep, namun juga dari segi pelaksanaan, khususnya yang menyangkut koordinasi pembangunan di daerah. Pada umumnya pembangunan nasional di negara-negara berkembang difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, antara lain diukur dengan besaran yang disebut produk domestik bruto (PDB) pada tingkat nasional dan produk domestik regional bruto (PDRB) untuk daerah, baik untuk Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mengadakan tinjauan keadaan, permasalahan dan potensi-potensi pembangunan (Tjokroaminoto 1995:74). Berdasarkan potensi sumber daya alam yang kita miliki, maka adanya sektor potensial di suatu daerah harus dikembangkan dengan seoptimal mungkin.(Lincolin Arsyad 1999:165) Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masingmasing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Menurut Sukirno (1994:10), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk dan apakah ada perubahan atau tidak dalam struktur ekonomi. Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten yang ada di Propinsi Jawa Tengah, dimana dalam pembangunannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional namun disesuaikan dengan potensi dari pembangunan di daerahnya. Kabupaten Sragen yang merupakan bagian dari kawasan ekonomi Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Klaten) memiliki kondisi geografi yang cukup strategis untuk menjalankan pembangunan ekonomi dengan baik serta meningkatkan pertumbuhannya.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
    Divisions: Fakultas Ekonomi
    Fakultas Ekonomi > Ekonomi Pembangunan
    Depositing User: Budhi Kusumawardana Julio
    Date Deposited: 13 Jul 2013 03:12
    Last Modified: 13 Jul 2013 03:12
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2940

    Actions (login required)

    View Item