EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUSAAN KEHAKIMAN

Roza Nur ’Afifah, Elfa (2010) EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUSAAN KEHAKIMAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1411Kb)

    Abstract

    Indonesia merupakan Negara hukum (rechtsstaat) yang mempunyai dasar ideologi Pancasila. Berdasarkan Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dijelaskan bahwa setiap rakyat Indonesia di mata hukum kedudukannya satu sama lain adalah sama. Sehingga setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat suatu keadilan. Baik itu suatu keadilan yang berasal dari lingkungan sekitar maupun keadilan yang berasal dari pemerintah. Kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun dari segi modus, macam, jenis dan lain-lain sudah semakin berkembang khususnya kejahatan tindak pidana korupsi yang telah masuk sampai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Korupsi merupakan suatu momok yang menakutkan karena dengan adanya korupsi akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional saja tetapi juga meghambat pembangunan nasional serta memberi dampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kejahatan tindak pidana korupsi ini merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dimana dalam menyelesaikan perkara ini membutuhkan suatu penanganan khusus dan cara-cara yang luar biasa untuk mengatasinya. Penegakan hukum di Indonesia yang selama ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak para koruptor secara konvensional terbukti telah mengalami berbagai rintangan sehingga membuat masyarakat tidak percaya terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Menurunnya kepercayaan ini disebabkan adanya aparat penegak hukum yang nakal sehingga timbul adanya mafia peradilan (judicial corruption) di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum dalam suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan profesional. Setelah masa reformasi perlu adanya fasilitas dan sarana penegakan hukum yang berbeda dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maka dibentuklah suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperbaharui dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 157) tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari : 1. lingkungan peradilan umum; 2. lingkungan peradilan militer; 3. lingkungan peradilan tata usaha; 4. dan lingkungan peradilan agama; Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badanbadan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk itu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak / atau kurang jelas, sehingga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tersebut Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu pengadilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 155) tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani masalah korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independen dalam menangani permasalah khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan. Berdasarkan ideologi pancasila keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras, agama, warna kulit, maupun gender. Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Peran hakim yang sangat penting ini mengakibatkan timbunya suatu permasalahan baru, karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim ad hoc di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi. Sesuai Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim ad hoc yang berdasar pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh Presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Dengan dibentuknya hakim ad hoc dalam pengadilan tindak pidana korupsi akan membantu peran hakim karier yang diangkat oleh Mahkamah Agung. Hakim ad hoc yang terpilih akan melakukan tugasnya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu. Misalnya terdapat kasus korupsi dibidang kehutanan, untuk memeriksa, dan memutus perkara tersebut selain dibutuhkan hakim karir juga dibutuhkan hakim ad hoc yang ahli dibidang kehutanan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai eksistensi hakim ad hoc sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi melalui pengadilan khusus korupsi berdasarkan sistem kekuasaan kehakiman. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul “EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUSAAN KEHAKIMAN”

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Budhi Kusumawardana Julio
    Date Deposited: 13 Jul 2013 02:49
    Last Modified: 13 Jul 2013 02:49
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2932

    Actions (login required)

    View Item