PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN SEBAGAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DITINJAU DARI ASAS-ASAS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL

FIE, ALFAINI HUSNA (2016) PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN SEBAGAI PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DITINJAU DARI ASAS-ASAS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (567Kb)

    Abstract

    Penulisan hukum (skripsi) ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelayanan dan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah sesuai Asas-Asas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarkat. Penelitian ini bersifat deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah metode deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh yakni bahwa pelayanan dan perlindungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berdasarkan Asas-Asas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional masih terdapat pelayanan dan perlindungan yang belum mencerminkan ketiga asas, yakni asas kemanusiaan, kemanfaatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena pada Fasilitas Kesehatan pelayanannya masih kurang efektif, karena hal-hal berikut: pelayanannya masih belum berdasarkan pada prisnip portabilitas, proses verifikasi data kepesertaan pada peserta mandiri membutuhkan waktu yang terlalu lama, pada saat pelaksanaan program Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan masih ada peserta yang periksa namun tidak sesuai dengan antrian, serta dokter pada Fasilitas Kesehatan yang datang tidak sesuai dengan jadwal yang telah dijadwalkan, sehingga pasien menunggu terlalu lama, dan jumlah Fasilitas Kesehatan yang cenderung tetap padahal peserta selalu bertambah sehingga dapat mengakibatkan adanya ketimpangan antara jumlah peserta BPJS Kesehatan dan jumlah Fasilitas Kesehatan yang ada. Kata Kunci: Pelayanan dan perlindungan, BPJS Kesehatan, Asas-Asas Sistem Jaminan Sosial Nasional.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Kuni Nur Aini
    Date Deposited: 17 Nov 2016 17:52
    Last Modified: 17 Nov 2016 17:52
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/29177

    Actions (login required)

    View Item