TINJAUAN TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TIPIKOR BANDUNG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA KORUPSI (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014)

Putri, Karina Pandora (2016) TINJAUAN TENTANG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI TIPIKOR BANDUNG SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA KORUPSI (Studi Kasus Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1152Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Kasus pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 1692 K/Pid.Sus/2014 adalah kasus korupsi Boyke Priyono, direktur Perusahaan Daerah Waluya (PD Waluya) Kota Sukabumi yang menerima tawaran investasi proyek tanpa prosedur, dasar proposal, dan ijin yang benar dari Badan Pengawas PD Waluya serta tanpa perjanjian tertulis kedua belah pihak menimbulkan kerugian besar. Perbuatan tersebut dijatuhi putusan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Setelah diajukan kasasi oleh Penuntut Umum, Hakim Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dalam korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan apakah alasan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sebagai alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap putusan bebas perkara korupsi sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus Kasasi Penuntut Umum dengan dasar kesalahan penerapan hukum pembuktian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP terutama Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1). Kata Kunci: hukum pembuktian, putusan bebas, penuntut umum, kasasi, korupsi.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Zulfahmirda Matondang
    Date Deposited: 16 Nov 2016 21:09
    Last Modified: 16 Nov 2016 21:09
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/28972

    Actions (login required)

    View Item