Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 terhadap Proses Pendaftaran NPWP di KPP Pratama Sukoharjo

, ANISA (2016) Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 terhadap Proses Pendaftaran NPWP di KPP Pratama Sukoharjo. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (55Kb)

    Abstract

    ABSTRAK PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.03/2015 TERHADAP PROSEDUR PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO ANISA F3313018 Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang digunakan sebagai identitas diri setiap Wajib Pajak. Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri dapat mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak di KPP Pratama Sukoharjo dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan diperjelas dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 terhadap prosedur pembuatan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data yang diambil merupakan hasil observasi langsung di lapangan Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan peraturan terkait dengan pelaksanaan yang sebenarnya terhadap peraturan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 mengenai prosedur pendaftaran Nomor Poko Wajib Pajak belum dapat diterapkan secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari waktu pembuatan NPWP yang lebih dari satu hari kerja atau surat yang tidak sampai ke tangan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan beberapa saran diantaranya,sebaiknya KPP Pratama Sukoharjo menerima pendaftaran NPWP orang pribadi pengusaha tertentu secara online, lebih ditingkatkan lagi koordinasi dengan petugas pos pengiriman surat ke alamat tertentu, serta kantor sebaiknya memberikan sosialisasi yang lebih jelas mengenai pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak bingung. Kata kunci: Prosedur, Peraturan Menteri Keuangan, Nomor Pokok Wajib Pajak

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Ekonomi > D3 - Akuntansi
    Depositing User: Retno Andriani
    Date Deposited: 16 Nov 2016 09:16
    Last Modified: 16 Nov 2016 09:16
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/28903

    Actions (login required)

    View Item