Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Atas Dasar Novum dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Penipuan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/PID/2013)

SYAHRIAL, ISMAIL EKA (2016) Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali Terpidana Atas Dasar Novum dan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung Dalam Memutus Perkara Penipuan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 PK/PID/2013). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (217Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana atas dasar novum sudah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP serta untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP. Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang penulis gunakan yaitu teknis analisis deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan alasan pengajuan peninjauan yang diajukan oleh terpidana atas dasar novum sudah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP. Novum yang dimaksudkan berupa Surat Akta Pembagian Hak Bersama No. 648/kec/Kepanjen/2007 tanggal 10 Januari 2007 dan Akta Jual Beli Nomor : 780/Kec/Kepanjen/2007, tertanggal 16 Februari 2007 yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sama sekali tidak disentuh pada saat pemeriksaan barang bukti dalam persidangan, sehingga dapat dijadikan alasan pengajuan peninjauan kembali oleh terdakwa. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali dalam perkara penipuan sudah sesuai Pasal 266 KUHAP. Dimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung adalah majelis hakim Pengadilan Negeri Kepanjen dalam memeriksa dakwaan kesatu yang keliru dan salah kaprah serta kurang cukup mempertimbangkan. Serta terjadinya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Disamping pula terdapatnya novum yang belum mendapatkan perhatian Majelis Hakim.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Tities Amrihtasari
    Date Deposited: 15 Nov 2016 15:25
    Last Modified: 15 Nov 2016 15:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/28827

    Actions (login required)

    View Item