Perbandingan hukum jual beli kendaraan bermotor secara kredit dengan sistem pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah

Miftakhulhadi, Miftakhulhadi (2010) Perbandingan hukum jual beli kendaraan bermotor secara kredit dengan sistem pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Other thesis, uns.

[img] PDF
Download (327Kb)

    Abstract

    Abstrak Penulisan ini dilatarbelakangi adanya suatu pandangan persamaan dan perbedaan praktik jual beli kendaraan bermotor secara kredit dengan sistem pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah dalam kaitannya dengan penilaian dan kepercayaan publik terhadap dua sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi harmonisasi perbedaan praktik jual beli kendaraan bermotor secara kredit dengan sistem pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah dan memberaikan solusi guba mengatasi dan mengurangi perbedaan dalam rangka melindungi dan menyeimbangkan kepentingan pembeli, penjual dan penyandang dana/pembiayaan. Penelitian merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Bahkan hukum primer dalam penelitian hukum ini terdapat dua kelompok, yaitu : Kelompok pertama yang berkaitan dengan sistem pembiayaan konvensional adalah pasal 1 butir 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan dikaitkan dengan pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang kwalitas aktiva Bank Umum. Kelompok kedua yang berkaitan dengan sistem pembiayaan syariah adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini meliputi buku, laporan penelitian, data perusahaan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan bahan hukum tersier dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Ilmiah Populer. Hasil penelitian mengungkapkan tentang harmonisasi materi dalam perbedaan peraturan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah dalam praktik kaitannya dengan solusi pendekatan perbedaan sebagai perlindungan sekaligus penyeimbang kepentingan pembeli, penjual dan penyandang dana pembiayaan. Perbedaan mana yang mengakibatkan kontroversi, terutama dalam hal posisi tawar dalam pembuatan akad, perbedaan tersebut menyebabkan ketidakseimbangan posisi antara penjual, pembeli dan penyandang dana pembiayaan. Solusi untuk mengatasi kontroversi adalah menjawab satu-persatu pon yang dipermasalahkan oleh kalangan yang kontra, salah satunya dengan legal opinion dan pendekatan kepada semua pihak. This research is based on a view that there are similarities and differences of the motorcycle selling-purchasing practice through installment between the conventional funding system and the syariah funding system in terms of public judgment and trust towards the two systems. The objectives of this research are to inventory the harmony of differences of the motorcycle selling-purchasing practice through installment between the conventional funding system and the syariah funding system and to offer solutions to deal with and to reduce the differences so as both to protect and to balance the interest of the seller, purchaser, and funding institution. This research is a descriptive normative one. Its data were secondary ones. Its primary law materials were classified into two groups. The first group was related to the conventional funding system. It included Article 1, Sub-article 11 of Law Number 10, Year 1998 on the Change of Law Number: 7, Year 1992 on Banking and Article 1, Sub-article 5 of Regulation of the Central Bank of Indonesia Number: 7/2/PBI/2005 on Asset Quality of General Bank. The Second group was related to the syariah funding system. It included Law Number: 21, Year 2008 on Syariah Banking, Fatwah (Legal Opinion) of the National Syariah Council of Indonesian Ulema Council on Murabahah (Sale), Law Number: 7 Year 1989 jo. Law Number: 3 Year 2006, jo. Law Number: 50, Year 2009 on Religious Court, and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia, Number: 2 Year 2008 on Compilation of Syariah Economy Laws. The secondary law materials of the research included reference books, research reports, corporate data, and others, which were related to the problem statements of the research. The tertiary law materials included Big Indonesian Dictionary, legal dictionaries, and popular scientific dictionaries. The results of the research show that there is a harmony of differences of the motorcycle selling-purchasing practice through installment between the conventional funding system and the syariah funding system, and there is an effort of reducing the differences so as both to protect and to balance the interest of the seller, purchaser, and funding institution. The differences that bring about a controversy particularly in the bargaining position of credit contract have made an imbalanced position among the seller, purchaser, and funding institution. In such case, the solution to deal with the controversy is to answer one by one the points being problems to the parties involved in the contract through a legal opinion and a reasonable approach to each of the parties.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: UNSPECIFIED
    Depositing User: Unnamed user with username oyis
    Date Deposited: 25 Nov 2010 03:07
    Last Modified: 25 Nov 2010 03:07
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/288

    Actions (login required)

    View Item