Tinjauan tentang Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara Narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan implikasi hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013)

QOIRUDIN, FERY (2016) Tinjauan tentang Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara Narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan implikasi hukumnya (Studi Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 58-K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (241Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 denpasar dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif. Perlawanan atau verzet dapat diajukan oleh Penuntut Umum yang tidak menerima putusan sela yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama. Putusan Sela biasanya dijatuhkan setelah adanya keberatan dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bisa menerima keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya atau bisa juga sebaliknya, yaitu menolak keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka diperoleh hasil bahwa Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kemudian implikasi hukum dikabulkannya tentang Nota Perlawanan Oditur Militer terhadap pembatalan dakwaan perkara Narkotika oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama dilanjutkan sebagaimana diatur dalam Pasal 146 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Tities Amrihtasari
    Date Deposited: 14 Nov 2016 16:57
    Last Modified: 14 Nov 2016 16:57
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/28680

    Actions (login required)

    View Item