FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

U, Rifa Khusnul (2016) FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1938Kb)

    Abstract

    RIFA KHUSNUL UTAMI. E0011263. 2016. FAKTOR KRIMINOGEN TERJADINYA TINDAK PIDANA SUAP POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui substansi hukum pengaturan tindak pidana suap politik di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta modus operandi tindak pidana suap politik dalam Pemilihan Kepala Daerah. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data, yakni melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan inventarisasi peraturan perundang-undangan. Analisis data selanjutnya menggunakan analisis silogisme deduksi untuk menguraikan dan memecahkan permasalahan yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Substansi hukum pengaturan tindak pidana suap politik di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu suap politik berkualifikasi mahar politik Pilkada yang terdapat di dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan suap politik berkualifikasi money politic Pilkada yang terdapat di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atas pengesahan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemiihan Gubernur, Bupati dan Walikota Juncto Pasal 149 KUHP. Suap politik Pilkada yang terdiri atas mahar politik dan money politic dalam Undang-Undang Pilkada merupakan ketentuan yang tidak memiliki ancaman pidana (lex imperfecta). Faktor kriminogen tindak pidana suap politik dalam Pemilihan Kepala Daerah, yaitu lemahnya pengaturan sanksi pidana terkait pemberian mahar politik dan money politic dimana hal tersebut memberikan celah hukum kepada pelanggar Undang-Undang guna melanggengkan perbuatan curang dan menghindari hukumannya yang dapat menciderai makna demokrasi dalam pilkada. Hasil penelitian ini diharapkan memberi dasar dan landasan untuk penelitian lebih lanjut dan untuk revisi Undang-Undang Pilkada guna pembangunan ilmu Hukum Pidana dan Tata Negara serta memberikan sumbangan dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merumuskan suatu formulasi yang ideal mengenai pelanggaran Pilkada khususnya terkait suap politik guna mewujudkan Pilkada yang berintegritas Kata Kunci: Suap Politik Pilkada, Mahar Politik, Money Politic. ABSTRACT RIFA KHUSNUL UTAMI. E0011263. 2016. CRIMINOGENIC FACTORS OF THE POLITICAL BRIBERY VIOLATIONS IN THE LOCAL ELECTION. Faculty of Law, Sebelas Maret University Surakarta. This study aims to understand the substance of law on the setting of the political bribery crime in the Law Number 8/ 2015 juncto the Law Number 1/ 2015 about The Election of the Governor, the Governors and the Mayor and also to understand about a mode of criminal method of the political bribery violations in the Local Election. This study is a normative, with legislations approach and conceptual approach. The types of legal materials used include the primary, secondary , and tertiary legal materials. The methods of inventory data by documentation study, literature study, and by collection through legislation. Analytical data by using deductive syllogism analysis to explain and solve the problems examined. The substance of law on the setting of the political bribery crimes in the Law Number 8/ 2015 juncto the Law Number 1/ 2015 about The Election of the Governor, the Governors and the Mayor are political bribery which are qualified on Political Dowry which is regulated in Article 47 of Law Number 8/2015 and Money Politics which is regulated in Article 73 of Law Number 1/ 2015 about The Election of the Governor, the Governors and the Mayor juncto Article 149 of Penal Code. Political Bribery in the local election include Political Dowry and Money Politics in the Law of Local Election are a regulation without penalties (lex imperfecta). Criminogenic factors of the political bribery violations in the local election are the weakness of the penalties about giving Political Dowry and Money Politics, where it provides a legal loophole for the offenders carry out violations and avoid that penalties, where it can undermine the power of democracy. The results of this study are expected to provide the basis and foundation for further researches and to revise of the Law about Local Election for the development of the Criminal Law and Constitutional Law studies and to contribute and become a consideration for stakeholders in formulating an ideal formulation of the Local Election crimes, especially about political bribery in order to implement a local election with integrity. Keywords: Political Bribery, Political Dowry, Money Politics.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nanda Rahma Ananta
    Date Deposited: 14 Nov 2016 14:10
    Last Modified: 14 Nov 2016 14:10
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/28611

    Actions (login required)

    View Item