PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KPK TANPA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN DAN KAITANNYA DENGAN ASAS DUE OF PROCESS DALAM PENEGAKAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 32/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL)

PRATIWI, NUR AYU (2016) PENETAPAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KPK TANPA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP SEBAGAI DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN DAN KAITANNYA DENGAN ASAS DUE OF PROCESS DALAM PENEGAKAN HUKUM (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 32/PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (830Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanpa bukti permulaan yang cukup sebagai dasar Permohonan Praperadilan dengan ketentuan KUHAP. Adapun kajian selanjutnya mengenai kesesuaian penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa bukti permulaan yang cukup dengan asas due of process dalam penegakan hukum. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus dan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa bukti permulaan yang cukup sebagai dasar Permohonan Praperadilan sesuai dengan ketentuan KUHAP pasca judicial review Pasal 77 huruf a KUHAP yang memperluas obyek Praperadilan dan penetapan tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa bukti permulaan yang cukup melanggar asas due of process dalam penegakan hukum. Kata kunci : bukti permulaan yang cukup, penetapan tersangka, due of process ABSTRACT This Legal research aims to determine the suitability determination corruption suspect by the Corruption Eradication Commission (KPK) without sufficient preliminary evidence as the basis of an application Pretrial with the provisions of the Criminal Procedure Code. As for further study on the suitability determination corruption suspect by the Corruption Eradication Commission without enough preliminary evidence to the principles of due process in law enforcement . This Legal research belonged to normative law research that was prescriptive in nature by using law materials source, either primary or secondary. Technique of collection of legal materials in this research is library research . This Legal research uses a case approach and legal materials analysis techniques using the deduction method . Based on the results of this study concluded that the determination of a corruption suspect by the Corruption Eradication Commission without initial evidence sufficient as the basis of an application Pretrial accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code after the judicial review of Article 77 point a of Criminal Code that expands the object Pretrial and determination of corruption suspect by the Corruption Eradication Commission without initial evidence enough to violate the principles of due process in law enforcement . Keywords: determination of the suspect, sufficient preliminary evidence, due of process

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Retno Andriani
    Date Deposited: 02 Nov 2016 13:32
    Last Modified: 02 Nov 2016 13:32
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/28116

    Actions (login required)

    View Item