Membangun Keaktifan Hakim ( Judicial Aktivism) Melalui Penemuan Hukum Progresif dalam Penyeleseain sengketa Tata Usaha Negara

AMARINI, INDRIATI (2016) Membangun Keaktifan Hakim ( Judicial Aktivism) Melalui Penemuan Hukum Progresif dalam Penyeleseain sengketa Tata Usaha Negara. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (74Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Penulisan disertasi ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi keaktifan hakim (judicial activism) melalui penemuan hukum progresif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doctrinal dan non doctrinal. Penelitian doctrinal dilaksanakan dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian non doctrinal dilaksanakan dengan wawancara dan observasi. Dalam menjawab permasalahan, penulis menggunakan teori dari berbagai perspektif aliran yaitu realisme karena judicial activism mengkonsepkan hakim tidak hanya menemukan dan menerapkan hukum namun juga membuat hukum atau judge made law. Sociological jurisprudence digunakan untuk menganalisis bahwa hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Behavioral Jurisprudence digunakan karena pelaksanaan judicial activism sangat tergantung pada pribadi hakim. Critical legal studies digunakan karena hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik dan hukum tidaklah netral serta bebas nilai. Berdasarkan hasil penelitian yang mendasarkan pada wawancara, observasi dan studi pustaka maka keaktifan hakim (judicial activism) belum maksimal digunakan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Hal ini dikarenakan penggunaan yurisprudensi tanpa sikap hati-hati atau reserve, kecenderungan hakim menggunakan cara berpikir parsial, pragmatis dan jalan pintas, Hakim tidak memaksimalkan asas hakim aktif, Hakim sering mengeluarkan putusan dinyatakan tidak diterima atau NO (Niet Ontvankelijk Verklaard). Keaktifan hakim (judicial activism) Pengadilan Tata Usaha Negara melalui penemuan hukum progresif diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dikarenakan : Tugas dan wewenang hakim menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adanya peran hakim yang aktif atau dominus litis, Hakim mencari kebenaran materiil bukan hanya kebenaran formil dan putusan hakim bersifat erga omnes. Membangun keaktifan hakim (judicial activism) dilakukan dengan mengubah, mengganti, memperbaiki pengambilan putusan hakim yang kaku (judicial restraint) menjadi pengambilan putusan yang mencerminkan keaktifan hakim (judicial activism). Langkah-langkah yang dilakukan melalui pola rekrutmen hakim yang berkualitas, pendidikan tinggi hukum yang berkualitas dan pelatihan hakim yang berkelanjutan, peningkatan moralitas hakim melalui budaya hukum hakim “judicial culture”, meningkatkan kerjasama lembaga peradilan dengan perguruan tinggi. Implementasi pengambilan putusan judicial activism dalam praktik dan tugas hakim, yaitu hakim menghasilkan putusan pengadilan yang berkualitas, hakim mengoptimalkan penemuan hukum progresif, membentuk karakter hakim progresif, dan keberanian hakim mengambil putusan. Kata kunci : Judicial Activism, penemuan hukum progresif, sengketa tata usaha negara

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Yanny Wulandari
    Date Deposited: 02 Nov 2016 06:53
    Last Modified: 02 Nov 2016 06:53
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/28066

    Actions (login required)

    View Item