Analisis Ketidakakuratan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015

ROHIM, AHYA ANNUR (2016) Analisis Ketidakakuratan Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

PDF - Published Version Download (672Kb)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS KETIDAKAKURATAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013-2015 AHYA ANNUR ROHIM NIM F3413005 Tujuan dari studi ini untuk menganalisis tingkat ketidakakuratan data Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2013-2015 dan upaya yang dilakukan DPPKAD dalam meminimalisir ketidakakuratan data PBB-P2 tersebut. Metode Studi yang digunakan adalah metode deskriptif dalam bentuk studi kasus. Sumber data diperoleh dari informan, tempat penelitian, dan dokumen. sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengamatan, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kegiatan pemutakhiran data yang belum berjalan secara maksimal pertahun, ketidakakuratan data pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan di Kabupaten Karanganyar masih ditemukan. Pada tahun 2013 jumlah pembetulan SPPT sebanyak 508 SPPT, Tahun 2014 sebanyak 226 SPPT dan Tahun 2015 sebanyak 310 SPPT. Melalui kegiatan jemput bola yang dilaksanakan oleh pihak DPPKAD memudahkan bagi wajib pajak yang akan melakukan pembetulan dan pembayaran sehingga dari jumlah tunggakan pajak dapat diminimalisir. Tunggakan pajak tahun 2013 sejumlah 5.111.955.773, tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 389.844.700 menjadi sejumlah 4.722.111.073, dan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 12.396.259 menjadi sejumlah 4.709.714.814 Berdasarkan hasil studi, penulis memberikan beberapa saran kepada DPPKAD Kabupaten Karanganyar yaitu untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana kegiatan pemutakhiran data aktif di lapangan untuk melakukan pendataan langsung terhadap wajib pajak. kemudian penerapan sanksi yang lebih maksimal untuk meminimalisir adanya wajib pajak yang berbuat curang. Kata Kunci : PBB-P2, Ketidakakuratan, Pemutakhiran

Actions (login required)