IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI

JATMIKO, DWI RIANTO (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN NGAWI. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (591Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Dwi Rianto Jatmiko, S. 310211204, 2012, Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi. Tesis: Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Ngawi yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, serta pengaruhnya terhadap keuangan daerah dan upaya yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ngawi dalam rangka menyehatkan kondisi keuangan daerahnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis (non-doktrinal). Hukum dikonsepkan sebagai pola-pola perilaku yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Ngawi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumenter guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif dengan logika berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Ngawi telah mengambil kebijakan yang sesuai dengan PP 48/2005. Namun implementasi PP 48/2005 telah mengakibatkan beban belanja pegawai yang tinggi pada keuangan daerah di Kabupaten Ngawi. Selain itu juga memicu pengangkatan tenaga honorer di hampir seluruh instansi pemerintah. Secara teori bekerjanya hukum dapat dijelaskan : 1) Komponen Struktur Hukum teridentifikasi seluruh instansi pemerintah di Kabupaten Ngawi belum dapat menerapkan peraturan pemerintah pusat dengan baik sehingga larangan pengangkatan tenaga honorer tidak dipatuhi; 2) Komponen Substansi hukum, pemerintah Kabupaten Ngawi telah memberikan surat edaran larangan pengangkatan tenaga honorer baru, namun tidak dipatuhi oleh instansi pemerintahan di bawahnya; 3) Komponen Budaya Hukum, pola pikir masyarakat Ngawi yang mendambakan profesi pegawai negeri sipil semakin memperparah masalah pengangkatan tenaga honorer. Adapun upaya yang sebaiknya dilakukan adalah : 1) Bupati harus semakin tegas dalam menindak pejabat struktrual di bawahnya yang tetap melakukan rekrutmen tenaga honorer daerah.; 2) melakukan proses seleksi yang ketat terhadap penerimaan tenaga honorer. 3) membangun infrasturktur yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengembangkan peluang usaha di wilayah Kabupaten Ngawi . Kata Kunci : implementasi kebijakan publik, aturan tenaga honorer

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Kuni Nur Aini
    Date Deposited: 31 Oct 2016 15:31
    Last Modified: 31 Oct 2016 15:31
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/27971

    Actions (login required)

    View Item