PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) GUNA PENGIKATAN JAMINAN KREDIT PERBANKAN

P, AGMONA LISBENK (2016) PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) GUNA PENGIKATAN JAMINAN KREDIT PERBANKAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (809Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Agmona Lisbenk Pestisia, E0012016, 2016. “PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) DAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) GUNA PENGIKATAN JAMINAN KREDIT PERBANKAN”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui peranan PPAT meliputi tugas dan kewenangan dalam proses pembuatan SKMHT dan APHT guna pengikatan jaminan kredit perbankan dan permasalahan yang dihadapi oleh PPAT dalam proses pembuatan SKMHT dan APHT beserta penyelesaiannya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan studi dokumen kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model. Salah satu peran PPAT adalah menjembatani antara kepentingan debitur dengan kepentingan kreditur sehingga kedua belah pihak sama-sama mendapatkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam melakukan pengikatan jaminan Hak Tanggungan. PPAT bertugas memeriksa kelengkapan dokumen para pihak, mempersiapkan SKMHT dan APHT untuk ditandatangani para pihak dan mendaftarkannya ke Kantor BPN setempat. Kewenangan PPAT yaitu membuat SKMHT dan APHT yang ditandatangani oleh para pihak dengan dihadiri minimal 2 (dua) orang saksi kemudian membacakannya kepada para pihak. Permasalahan yang dihadapi PPAT yaitu sertifikat yang akan dijadikan Hak Tanggungan belum balik nama, identitas yang tercantum dalam sertifikat yang akan dijadikan Hak Tanggungan tidak sesuai dengan identitas pemberi kuasa, para pihak tidak hadir saat penandatanganan SKMHT maupun APHT, dan obyek Hak Tanggungan untuk pembuatan APHT tidak berada pada wilayah kerja PPAT. Kata kunci : PPAT, Perbankan, Hak Tanggungan.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Cantya Dyana Larasati
    Date Deposited: 31 Oct 2016 10:54
    Last Modified: 31 Oct 2016 10:54
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/27956

    Actions (login required)

    View Item