SISTEM PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Y, SANDRA PRAMUDITA (2016) SISTEM PENGAJUAN SURAT PERMOHONAN INFORMASI TATA RUANG DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1529Kb)

    Abstract

    ABSTRAK Sandra Pramudita Yuliyanti, D1513091, “Sistem Pengajuan Surat Permohonan Informasi Tata Ruang Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali”, Tugas Akhir Program Studi Manajemen Administrasi, Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2016, 58 Halaman Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam terkait sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. Pengamatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. Sumber data yang diperoleh berdasarkan narasumber, peristiwa atau aktivitas, dokumen dan arsip terkait dengan informasi tata ruang. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan mengkaji dokumen dan arsip yang berkaitan dengan permohonan informasi tata ruang. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dapat diketahui bahwa sistem pengajuan surat permohonan informasi tata ruang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali yaitu sebagai berikut : Pemohon mengajukan surat permohonan informasi tata ruang beserta persyaratannya ke bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali. Surat permohonan tersebut diproses dan dilakukan pengecekan lokasi. Pengecekan lokasi ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Setelah lokasi itu dicek oleh petugas, hasil dari cek lokasi ini dirapatkan. Setelah rapat hasil cek lokasi, maka keluarlah surat jawaban permohonan informasi tata ruang yang menyatakan bahwa lokasi itu sesuai atau tidak dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali kemudian surat tersebut diberikan kepada pemohon. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pegawai yang mengakibatkan banyak masyarakat yang komplain mengenai lamanya jawaban surat permohonan informasi tata ruang dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses pengajuan surat permohonan informasi tata ruang tersebut. Keywords : Bappeda, Informasi Tata Ruang, Surat Permohonan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > D3 - Manajemen Administrasi
    Depositing User: Sofi Wildan
    Date Deposited: 27 Oct 2016 11:12
    Last Modified: 27 Oct 2016 11:12
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/27886

    Actions (login required)

    View Item