EKSISTENSI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS TERJADINYA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Yasin, Hari Noor (2016) EKSISTENSI DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS TERJADINYA KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (392Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Doktrin Piercing The Corporate Veil diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan untuk menganalisis tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas dikaitkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1311 K/Pdt/2012 dan Nomor 514 K/PDT.SUS-PAILIT/2013. Penilitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan (Library research). Teknik analisis bahan hukum adalah analisis kualitatif dan hasil analisa bahan hukum akan diinterprestasikan menggunakan metode interprestasi sistematis dan interperstasi gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: Doktrin Piercing The Corporate Veil diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Keberadaan doktrin piercing the corporate veil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibuktikan dalam Pasal 3 ayat (2), tujuan diaturnya piercing the corporate veil adalah memberi perlindungan pemeganggang saham minoritas dan perlindungan kepada kreditur, karena dengan diaturnya perihal doktrin Piercing The Corporate Veil memberikan kepastian hukum bagi organ perseroan terbatas untuk menjalankan perseroan terbatas dan memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga untuk bekerjasama dalam perseroan terbatas. Tanggungjawab Direksi pada Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atas terjadinya kepailitan Perseroan Terbatas adalah Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi maupun tanggung renteng atas tindakannya yang menyebabkan kerugian pada Perseroan Terbatas. Kata kunci: Eksistensi, Doktrin Piercing The Corporate Veil, Tanggungjawab Direksi

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
    Divisions: Pasca Sarjana
    Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: Nanda Rahma Ananta
    Date Deposited: 31 Oct 2016 09:37
    Last Modified: 31 Oct 2016 09:37
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/27809

    Actions (login required)

    View Item