IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 (Berdasar Pada Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji)

MAULANA MACHFUDZ, DEFRI (2010) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2009 (Berdasar Pada Peraturan Perundang-undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (1994Kb)

    Abstract

    Sejarah penyelenggaraan haji zaman dahulu, yakni sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Umat Islam Indonesia menunaikan Ibadah Haji secara sendiri-sendiri dengan menggunakan kapal layar yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan ada yang lebih dari dua tahun. (Haji- Nusantara.blogspot.com, diakses tanggal 4 Juni 2009). Permulaan perjalanan haji dari Indonesia sangat tergantung pada keadaan transportasi antara kepulauan nusantara dengan Jazirah Arab melalui pelayaran perdagangan dan berkaitan erat dengan masuk dan tersebarnya Islam serta pembentukan komunitas muslim di Indonesia sebagai faktor-faktor anteseden haji Indonesia (Shaleh Putuhena, 2007: 67). Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kementerian Agama dan diatur dalam ketentuan peraturan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 sebagai kebijakan pemerintah pertama yang mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji. Namun, dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, pihak swasta tetap diberi kesempatan untuk mengurus pelaksanaan ibadah haji melalui yayasan yang dibentuk oleh organisasi keagamaan. Penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pihak swasta pada waktu itu terdapat banyak masalah yang timbul, karena pelaksanaannya dipengaruhi oleh badal-badal syekh, broker atau tengkulak haji, bermunculan usaha-usaha perorangan dan panitia-panitia penyokong haji yang banyak melibatkan pihakpihak swasta dan jasa haji. Panitia-panitia penyokong haji swasta ini tidak mempunyai rasa tanggung jawab, mereka cenderung mencari keuntungan semata. Mereka mempengaruhi calon jemaah haji dengan prosedur yang mudah dan pelayanan yang ramah, ternyata tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah sehingga di lapangan banyak terjadi penipuan, kesulitan teknis, adiministrasi dan tidak seperti yang dipropagandakan dan dijanjikan. Akhirnya menimbulkan kekecewaan, kesulitan, kericuhan yang berkepanjangan dan tidak berjalan seperti yang diharapkan. (www.informasihaji.com, diakses tanggal 4 Juni 2009). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 menjelaskan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 8 ayat 2). Atas dasar itu maka pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan setiap warga negara (Umat Islam) yang akan menunaikan ibadah haji. Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji telah lama menjadi satu isu penting yang mengundang banyak perhatian masyarakat. Perhatian tersebut terutama berkisar pada masalah penyelenggaraan yang dinilai kurang optimal. Tumbuhnya kritik atas pelaksanaan haji bukan tanpa alasan, kasus-kasus yang berkaitan dengan proses pelaksanaan dan penyelenggaraan haji dewasa ini memunculkan kritik tajam yang tidak hanya mempertanyakan tingkat profesionalisme pengelola, tapi juga mendorong lahirnya berbagai pandangan yang menghendaki perubahan pola penyelenggaraan pelaksanaan haji yang selama ini menjadi kewenangan Departemen Agama. Sebagian respon masyarakat terkesan mengesampingkan aspek lain dari haji, yaitu perangkat perundang-undangan yang jarang tersosialisasi dengan baik. Banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji akibat sosialisasi kebijakan pemerintah yang kurang baik, diantaranya kasus terjadinya jama’ah haji waiting list pada tahun 1995, dimana jama’ah haji yang terdaftar sebanyak 231.000 orang yang melebihi kuota yang diberikan sebanyak 195.000 orang. Kuota tersebut telah ditetapkan oleh OKI di Amman, Jordania tahun 1987 sebesar 1 per mil dari jumlah penduduk muslim suatu negara (Pola Penyuluhan Haji, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Departemen Agama RI, 2008: 91). Tingkat kenaikan yang sangat tinggi ini tidak terdeteksi secara dini karena sistem pendataan, pelaporan dan monitoring masih menggunakan sistem manual yang lambat dan konvensional, karena pada saat itu dilakukan dengan telepon, faksimili, dan hard copy berupa daftar nominatif yang dikirim secara berkala melalui pos atau kurir (Pedoman Media Centre Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008: 2) Berbekal pengalaman tersebut, pemerintah melakukan kaji ulang terhadap sistem penyelenggaraan haji secara keseluruhan, baik dari aspek perencanaan, pendataan, operasional manajerial, sumber daya manusia, dan perkembangan teknologi informasi. Salah satu aspek dalam pemanfaatan teknologi informasi ini adalah dengan terbentuknya sistem komputerisasi yang beroperasi secara online dan real time yang disebut Media Centre Haji (MCH), walaupun pada saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal disebabkan terutama karena kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai pengelola sebuah devisi sistem informasi, sehingga kemajuan atau alih teknologi dari manual ke komputerisasi belum terimplementasi secara nyata. Ada beberapa masalah seputar organisasi penyelenggara haji. Pertama, struktur organisasi penyelenggara perlu disusun efisien, independen, dan mandiri, tetapi baiknya mewakili lima departemen terkait, yaitu Depag, Depdagri, Deplu, Depkumham, dan Depkes. Selama ini tidak ada tim lintas departemen sehingga menyebabkan penyelenggaraan haji merepotkan serta high cost. Model kantor bersama ‘Samsat’ mungkin satu model yang patut dipertimbangkan. Tetapi, pilihan ideal tentu ketika penyelenggara haji adalah badan khusus milik pemerintah yang mampu mengambil keputusan sendiri. Kedua, memiliki sistem dan prosedur (sisdur) yang baku. Sistem dan prosedur yang berganti-ganti selama ini menggambarkan penyelenggara haji tidak memiliki sisdur yang baku. Ketiga, sistem perekrutan petugas haji mesti profesional dan tepat kebutuhan. (Republika online, diakses tanggal 8 Juni 2009). Pembatasan jama’ah haji yang dikenal dengan pembagian kuota haji (quontum) yang telah dikenal sejak tahun 1952, diterapkan kembali pada tahun 1996 didukung dengan sistem komputerisasi haji terpadu untuk mencegah terjadinya over quota seperti yang pernah terjadi pada tahun 1995 dan sempat menimbulkan keresahan dan kegelisahan di masyarakat khususnya calon jama’ah haji yang terdaftar pada tahun itu. Pembagian kuota selanjutnya disebut dengan porsi, didistribusikan secara proporsional untuk masingmasing daerah dalam beberapa tahun terakhir. Sistem pembagian porsi ini terbukti efektif dalam membantu perencanaan penyelenggaraan ibadah haji meskipun unsur kepastian bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji belum sepenuhnya dapat diterapkan secara konsisten. Saat ini, Indonesia memiliki kuota haji terbanyak di dunia, yaitu sebanyak 210 ribu jama’ah (Realita Haji Indonesia, Edisi September 2008) Sebagai seorang muslim yang akan menunaikan ibadah haji harus memiliki kemampuan (Istitho’ah). Dalam ibadah haji, Istitho’ah merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki dan dikuasai oleh jama’ah haji sebelum melaksanakan ibadah haji, artinya seseotrang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji karena Istitho’ah. Dalam Bimbingan Manasik Haji (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2008: 7) Istitho’ah artinya mampu, dalam hal ini mampu melaksanakan haji/ umrah ditinjau dari segi : a. Jasmani: Sehat dan kuat, agar tidak sulit melakukan ibadah haji/ umrah. b. Rohani: 1). Mengetahui dan memahami manasik haji/ umrah. 2). Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melakukan ibadah haji/ umrah dengan perjalanan yang jauh. c. Ekonomi: 1). Mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). 2). BPIH bukan berasal dari penjualan satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudaratan bagi diri dan keluarganya. 3). Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. d. Keamanan: 1). Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji/ umrah. 2). Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan dan tidak terhalang/ mendapat izin untuk perjalanan haji. Selain kemampuan atau Istitho’ah, calon jama’ah haji harus pula menguasai manasik haji atau tata cara melaksanakan ibadah haji, meliputi rukun dan wajib haji. Penguasaan manasik haji mutlak harus dimiliki oleh setiap calon jama’ah haji sebelum berangkat ke tanah suci Makkah. Sebagai contoh rukun haji, yang meliputi Ihram (niat), Wukuf di Arafah, Tawaf Ifadah, Sa’i, Cukur dan tertib (Bimbingan Manasik Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2006: 12). Pelaksanaan program pelatihan dan bimbingan atau tata cara pelaksanaan haji perlu diperhatikan karena hal ini didasarkan pada dua aspek, yaitu: pertama, aspek teologis bahwa haji merupakan rukun islam kelima, aspek ini memberikan penyadaran bahwa pelaksanaan ibadah haji memiliki tanggung jawab vertikal dan horisontal. Tanggung jawab vertikal menandakan bahwa haji adalah masalah ibadah kepada Allah SWT, oleh karena itu tanggung jawab ini terkait erat dengan masalah sah atau tidaknya suatu pelaksanaan ibadah. Tanggung jawab horisontal menandakan bahwa haji adalah memiliki makna sosial, oleh karena itu dalam tanggung jawab ini terkait erat dengan masalah hasil dan manfaat ibadah haji (spiritual expertence) bagi jama’ah haji yang harus mampu menjaga perilaku yang baik sebagai makhluk sosial. Kedua, pemerintah selaku penyelenggara memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan jama’ah haji untuk mencapai personal haji yang diharapkan. Untuk memenuhi keinginan dan harapan tersebut, maka pemerintah berupaya untuk menyempurnakan dan meningkatkan pelayanan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan kebutuhan dan diselaraskan dengan perkembangan sosial budaya, ekonomi, politik, dan aspirasi masyarakat yang variatif sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kepentingan negara dan masyarakat serta tidak meninggalkan akuntabilitas publik. Mengingat pelaksanaan haji bersifat massal, berlangsung dalam jangka waktu panjang (kontinyu/ terus-menerus) dan penyelenggaraan haji memerlukan manajemen yang baik serta melibatkan urusan publik, maka pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan secara transparan kepada publik (masyarakat). Maka dari itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Pusat memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama Kabupaten/ Kota untuk mengurusi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di wilayahnya, salah satu diantaranya adalah Kabupaten Madiun. Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun sudah dilaksanakan secara kontinyu dan melibatkan unit-unit kerja terkait intern departemen, antar departemen, anggota masyarakat dan para pelaksana haji lainnya. Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun, pembinaan manajemen yang digelar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun diikuti 300 peserta. Mereka berasal dari calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini dan penyuluh haji di tingkat kecamatan. Menurut Sofyan Jauhari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, pemerintah sebagai penyelenggara haji terus berupaya meningkatkan pelayanan. Pemerintah juga memberikan perlindungan bagi tabungan jamaah haji. “Semoga 338 calon jamaah haji dari Kabupaten Madiun yang akan berangkat tahun 2009 ini memperoleh pelayanan yang baik”.(Radar Madiun online, diakses tanggal 4 Juni 2009). Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Madiun dapat diakses secara transparan oleh masyarakat dan memberikan kontribusi dalam nuansa perhajian Indonesia yang mengarah kepada penyelenggaraan haji yang semakin mantap, tertib, lancar, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat memperbaiki dan menyempurnakan sistem dan manajemen penyelenggaraan pelayanan ibadah haji pada sebelum, saat, dan sesudah pelaksanaan ibadah haji dimasa sekarang maupun yang akan datang berdasarkan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi penyelenggaraan ibadah haji selama ini juga ditemukan berbagai kelonggaran aturan yang telah diterapkan. Adanya diskresi aturan semacam itu, kemungkinan diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran program. Selain hal itu, kesatuan tekad dan komitmen yang tinggi dari calon jamaah haji dan stake holder juga kemungkinan diperlukan, mengingat selama ini dinilai semangatnya masih naik turun/ belum total dalam pengimplementasian program. Partisipasi dari masing-masing jamaah haji dan penyelenggara serta bagaimana membangun sistem jaringan dengan berbagai pihak/ stake holder yang belum maksimal selama ini, juga kemungkinan akan mempengaruhi peningkatan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan pengembangan program. Melihat permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses Implementasi program Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Madiun.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara
    Depositing User: Budhi Kusumawardana Julio
    Date Deposited: 12 Jul 2013 21:29
    Last Modified: 12 Jul 2013 21:29
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/2748

    Actions (login required)

    View Item