KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

MUKHTARRIJA, MUHAMMAD (2016) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF
Download (566Kb) | Preview

    Abstract

    Muhammad Mukhtarrija, E0011205, 2016. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. . Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah,efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdampak terhadap peningkatan kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan di daerah termasuk pelayananan bidang ketenagakerjaan. Objek dari penelitian ini untuk mengetahui (1) kewenangan pemerintah daerah dalam pelayanan bidang ketenagakerjaan (2) kendala-kendala yang menghambat pelayanan bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian normatif dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber pada instansi tersebut Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surakarta dalam melaksanakan kewenangan pelayanan bidang ketenagakerjaan telah memiliki Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17 Tahun 2015 tentang Informasi Ketenagakerjaan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pelayanan bidang ketenagakerjaan di Kota Surakarta. Langkah yang ditempuh dalam menjalankan Pelayanan bidang ketenagakerjaan oleh Pemerintah Kota Surakarta melalui perbaikan kualitas daya saing, kompetensi tenaga kerja dan perbaikan fasilitas balai latihan kerja. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kewenangan, Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Ketenagakerjaan ABSTRACT Muhammad Mukhtarrija, E0011205, AUTHORITY OF LOCAL GOVERNMENT IN THE EMPLOYMENT FIELD SERVICES IN SURAKARTA CITY BASED ON LAW NUMBER: 23 OF 2014 REGARDING LOCAL GOVERNMENT. Skripsi: The Faculty of Law, Sebelas Maret University, Surakarta 2016. The regional autonomy aims at improving the prosperity of community through the improvement of services, empowerment, equitable development, distribution justice, participation of community, local competitiveness, efficiency, and effectiveness. The implementation of regional autonomy affects the increase of authority of local governments in conducting local development including the employment field services. The objectives of this study are to investigate: (1) the authority of local government in the employment field services and (2) the constraints which inhibit the employment field services. This research was conducted at the Social Service, Manpower, and Transmigration Office of Surakarta. It used the normative and field research methods. The data were collected through direct interview with the informants of the office. The result of research shows that the City Government of Surakarta in implementing its authority in the employment field services is based on Local Legislation of the City of Surakarta Number: 3 of 2014 regarding Employment Implementation and Regulation of Mayor of the City of Surakarta Number: 17 of 2015 regarding Employment Information as Technical Guidelines for the Employment Field Service Implementation in the City of Surakarta. The measures to implement the employment field services by the City Government of Surakarta are improvement of local competitiveness, improvement of manpower competencies, and improvement of facilities of the local training center. Keywords: Local Government, Authority, Regional Autonomy, Local Legislation, Regulation of Mayor, Employment

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: fransiska siska meilani
    Date Deposited: 11 Jul 2016 08:26
    Last Modified: 11 Jul 2016 08:26
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/27439

    Actions (login required)

    View Item