IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA GORONTALO

Fitri Sumaga, Abdul (2016) IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA GORONTALO. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (381Kb) | Preview

    Abstract

    Abdul Fitri Sumaga, S.311005001: Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo Tesis: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, untuk mengetahui peran Inspektorat Kota Gorontalo, dan mengetahui kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Gorontalo. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor. 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo, bagaimanakah peran Inspektorat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah, dan apakah kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Gorontalo. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif-empiris, artinya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran Inspektorat Kabupaten, dan kendala-kendala dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah dilakukan pedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002, hanya saja belum dilakukan secara utuh. Hal tersebut terlihat dari banyaknya tahapan penyelenggaraan pengawasan yang belum disusun dan dilaksanakan sesuai ketentuan. Sedangkan kendalakendala pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi kendala teknis, dan kendala non teknis seperti “political will”. Kendala teknis berupa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran pengawasan, dan sarana kerja pengawasan. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan optimal, maka memerlukan. Pertama, aturan hukum pengawasan terpadu yang diatur dalam suatu undang-undang. Kedua, komitmen dari pemegang kekuasaan pemerintahan daerah. Ketiga, ketersediaan Sumber Daya Manusia (skill) Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP), peningkatan anggaran pengawasan, dan sarana kerja pengawasan. Kata Kunci : Implementasi, Pengawasan, Pemerintahan yang baik.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: fauzan ahmad
    Date Deposited: 03 Jun 2016 20:05
    Last Modified: 03 Jun 2016 20:05
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/26792

    Actions (login required)

    View Item