PENGABAIAN VISUM ET REPERTUM OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1041K/Pid/2014)

Pertiwi, Rian (2016) PENGABAIAN VISUM ET REPERTUM OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1041K/Pid/2014). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (298Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Rian Pertiwi.2016.E0012328. PENGABAIAN VISUM ET REPERTUM OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KABANJAHE SEBAGAI ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1041K/Pid/2014). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. Penulisan ini mengkaji permasalahan yaitu apakah alasan penuntut umum mengajukan kasasi atas dasar judex factie mengabaikan bukti surat berupa visum et repertum dalam perkara penganiayaan sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara penganiayaan sesuai ketentuan KUHAP. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Dimana sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan bahan hukum. Sedangkan, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas karena merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PPU-X/2012 yang mempebolehkan putusan bebas diajukan upaya hukum kasasi. Alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum atas dasar judex factie mengabaikan alat bukti surat berupa visum et repertum dalam perkara penganiayaan telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 244 sampai dengan Pasal 248 KUHAP sehingga diterima untuk diperiksa dan diputus Mahkamah Agung, juga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP yaitu hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1041 K/PID/2014, judex factie kurang pertimbangan hukumnya, mengabaikan bukti visum et repertum , yang seharusnya dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai alat bukti surat dan dapat menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara telah sesuai ketentuan Pasal 255 ayat (1) KUHAP jo Pasal 256 KUHAP yang menjelaskan Mahkamah Agung membatalkan putusan Nomor 297/PID.B/2013/PN.KBJ karena menganggap Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar bukti yang diajukan di persidangan Kata Kunci : Kasasi, Penganiayaan, Pengabaian Visum Et Repertum

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Afifah Nur Laili
    Date Deposited: 31 May 2016 06:02
    Last Modified: 31 May 2016 06:02
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/26692

    Actions (login required)

    View Item