PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBUATAN AKTA OTENTIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1873 K/PDT/2012)

INDRI H, KUSUMASTUTI (2016) PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS PEMBUATAN AKTA OTENTIK (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1873 K/PDT/2012). Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1307Kb) | Preview

    Abstract

    Kusumastuti Indri Hapsari. S351402014. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1873/K/Pdt/2012). 2016. Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Tujuan Penelitian dan Penulisan, mengetahui tanggungjawab seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta otentik. Mengetahui pelaksanaan tugas membuat akta otentik dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris yang baik. Metode penelitian yang digunakan, penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan peraturan perundang undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh hasil yaitu notaris yang bersangkutan (tergugat II) tidak professional sama sekali, bahkan tidak paham mengenai hukum yayasan atau cara membuat akta perubahan anggaran dasar yayasan. Perubahan anggaran dasar yayasan dalam kasus seharusnya penghadap adalah pemegang kuasa risalah rapat pembina, sehingga aktanya berupa pernyataan keputusan rapat (PKR), sehingga notaris tidak sebatas membuat akta sesuai apa yang dikehendaki penghadap. Ketidakprofessionalan notaris tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak terkait yaitu penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban. Bentuk pertangggungjawabannya, yaitu: secara perdata, administrasi, kode etik profesi notaris, pidana. Notaris yang baik dalam melaksanakan jabatannya harus berlandaskan pada asas: Kepastian Hukum, Persamaan, Kepercayaan, Kecermatan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Pemberian Alasan, Larangan Penyalahgunaan wewenang, Larangan bertindak sewenang-wenang. Notaris seharusnya dalam menjalankan jabatannya dalam membuat partij akta tidak sebatas menuangkan apa yang menjadi kehendak penghadap tetapi notaris harus memahami secara benar hukum yayasan dan pembuatan anggaran dasar yayasan. Pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan notaris seharusnya menggugat ganti kerugian, biaya dan bunga kepada notaris. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Notaris, Akta Otentik

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Magister Kenotariatan
    Depositing User: bibid widodo
    Date Deposited: 27 May 2016 08:16
    Last Modified: 27 May 2016 08:16
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/26476

    Actions (login required)

    View Item