IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PBB-PP DAN PBPHTB DI KOTA SURAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Aniisa, Yaneke Fyrgie (2016) IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PBB-PP DAN PBPHTB DI KOTA SURAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (2316Kb)

    Abstract

    Yaneke Fyrgie Anissa. E 0012399. 2016. IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PBB-PP DAN PBPHTB DI KOTA SURAKARTA SETELAH BERLAKUNYA UU NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBBPP (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) dan PBPHTB (Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) Di Kota Surakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari proses pemungutan dan pengelolaannya, kendala dalam pemungutan itu, dan solusi untuk memecahkan kendala dalam pemungutan tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, karena berdasarkan kondisi/ realita mengenai pemungutan PBB-PP dan PBPHTB yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber langsung dari lapangan, yaitu data dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota Surakarta, Data sekunder diperoleh dari data publik bagian hukum Pemerintah Kota Surakarta dan data sekunder yang bersifat pribadi seperti buku dan jurnal. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan analisis isi dokumen, arsip, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/ verifikasi. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut: Implementasi pemungutannya telah sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Di Kota Surakarta pengelolaan PBB-PP dilaksanakan pada awal tahun 2013, sedangkan PBPHTB mulai dikelola pada tahun 2011, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat 1dan 2. Dalam rangka pengalihan wewenang dua pajak ini, Pemerintah Kota Surakarta telah membuat Peraturan Daerah Kota Surakarta, dan Peraturan Walikota Surakarta. Dalam implementasinya di Kota Surakarta ini masih terdapat kendala-kendala yaitu:keterbatasan SDM dan personil kelembagaan, selisih data dari pengelola sebelumnya, berkurangnya insentif pemungutan pajak daerah dari 9% menjadi 5%, sulitnya mengetahui nilai pasar terhadap harga tanah yang sesungguhnya, pembayaran tidak bisa diangsur dan hanya disetorkan pada satu bank. Solusi permasalahan tersebut yaitu pelatihan seperti workshop, sosialisasi internal, dan seminar. DPPKA Kota Surakarta telah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data piutang yang sebenarnya by name, by NOP, dan by address. Kata Kunci: Pemungutan PBB-PP dan PBPHTB, pajak daerah, retribusi daerah, Kota Surakarta.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: yulia nurhalimah
    Date Deposited: 24 May 2016 08:18
    Last Modified: 24 May 2016 08:18
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/26336

    Actions (login required)

    View Item