KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

Kurniawan, Arga (2016) KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (755Kb) | Preview

    Abstract

    Arga Kurniawan, E0012054. 2016. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta hambatan –hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika ditemukan hambatan maka tentunya harus dicari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan penelitian di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta. Penelitian dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Surakarta seluruhnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang ditetapkan melalui 2 (dua) cara yakni melalui prosedur lelang dan penunjukan serta dilakukan dengan sistem bagi hasil. Pola pembayaran retribusi dari pengelola parkir kepada UPTD Perparkiran tidak melalui sistem perhutungan karcis namun diatur berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Peningkatan target tiap tahunnya berdasarkan pada survey potensi yang dilakukan terhadap lahan parkir. Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan masih ditemui berberapa hambatan. Hambatan yang paling sering terjadi berasal dari tidak patuhnya petugas parkir dalam menarik tarif retribusi, kemudian terdapat hambatan dari dalam UPTD Perparkiran sendiri yakni minimnya pegawai dengan kualifikasi PPNS dan tenaga Ilmu Teknologi. Kata kunci : Kebijakan, Retribusi, Pendapatan Asli Daerah

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: yulia nurhalimah
    Date Deposited: 18 May 2016 06:19
    Last Modified: 18 May 2016 06:19
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/26162

    Actions (login required)

    View Item