PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA GERAKAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DENGAN PEMERINTAH IRAK DAN SURIAH

Wasilah Untung Sukowati, Al (2016) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA ANTARA GERAKAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA (ISIS) DENGAN PEMERINTAH IRAK DAN SURIAH. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (766Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik bersenjata antara gerakan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dengan Pemerintah Irak dan Suriah yang terjadi di Irak dan Suriah. Konflik ini terus mengakibatkan korban seiring dengan meningkatnya intensitas pertikaian dalam memperebutkan wilayah di negara Irak dan Suriah. Hal tersebut menjadi alasan bahwa penelitian ini difokuskan pada perlindungan terhadap penduduk sipil. Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan kerangka hukum yang memegang peran penting dalam menentukan status konflik dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban konflik. Pembahasan mengenai ada tidaknya suatu sengketa bersenjata merupakan hal penting sebelum menentukan status konflik bersenjata. Setelah mengetahui status konflik bersenjata, maka dapat dilihat ketentuan HHI mana yang diterapkan untuk melindungi korban konflik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Kemudian, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduksi silogisme. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa status konflik bersenjata antara gerakan ISIS dengan Pemerintah Irak dan Suriah merupakan Konflik Bersenjata Non-Internasional, dan ISIS, Pemerintah Irak dan Pemerintah Suriah telah melakukan kejahatan-kejahatan terhadap penduduk sipil dan tidak mematuhi perlindungan hukum yang seharusnya dilakukan dan diberikan terhadap penduduk sipil sesuai Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan HHI Kebiasaan. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Penduduk Sipil, Konflik Bersenjata, ISIS, Hukum Humaniter Internasional

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: eky putri
    Date Deposited: 08 May 2016 22:14
    Last Modified: 08 May 2016 22:14
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/25776

    Actions (login required)

    View Item